LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN YANG DIKELOLA BADAN PUBLIK
Surabaya, 17 Februari 2025
Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan yang relevan dan handal. Laporan yang dibuat harus terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu Badan Publik.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi Badan Publik dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Laporan Keuangan Pemerintahan haruslah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi sebuah laporan.
Tujuan dibuatnya adalah untuk membantu mengetahui hasil yang telah dicapai atas target yang sudah ditetapkan. Dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Publik atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Proses selanjutnya yang harus dilalui seluruh Badan Publik adalah pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Seperti pagi ini, Senin, 17 Februari 2025, 3 Balai Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di wilayah kerja Jawa Timur menjadi sampling pemeriksaan oleh BPK. Mereka adalah Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur, dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya.
Dengan target 2 minggu kedepan, Pengendali Teknis BPK, Hery Budi, beserta tim yang terdiri dari 1 Ketua Tim, 1 Ketua Sub Tim, dan 3 Anggota lain harus menuntaskan proses pemeriksaan terhadap 3 Balai tersebut.
Dalam Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR tersebut, hadir Kepala Balai Bangkom Surabaya, Diki Zulkarnaen, S.T., M.Sc., Plt Kepala BP2JK Wilayah Jawa Timur, Ir. Agus Kurniawan, Kepala BJKW Surabaya, Bp Ismail Abdul Muttalib, S.T., M.T., serta Para Pengelola Keuangan dan Pengelola Risiko masing-masing Balai. Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Pekerjaan Umum, dalam upaya pertanggungjawaban atas anggaran negara yang diamanahkan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Harapannya, Opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2023, WAJAR TANPA PENGECUALIAN dapat kembali diraih pada pemeriksaan kali ini. (SarahAkib)
