Bapekom PU Wilayah VI Surabaya Terima Pendampingan Lapangan TPI
Surabaya, 25 Juni 2025 – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PU Wilayah VI Surabaya menerima kunjungan resmi dari Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka pelaksanaan Pendampingan Lapangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, yakni pada tanggal 24 hingga 25 Juni 2025, bertempat di kantor Bapekom PU Wilayah VI Surabaya, Jl. Gayung Kebonsari No.48, Surabaya, Jawa Timur. Pendampingan tersebut menjadi bagian integral dari proses evaluatif dan penguatan internal terhadap kesiapan unit kerja dalam implementasi prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan kualitas layanan publik.
Landasan Hukum dan Kebijakan
Pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada sejumlah regulasi penting yang menjadi dasar hukum, antara lain:
-
Keputusan Menteri PUPR Nomor 1674/KPTS/M/2023 tanggal 22 November 2023 tentang pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendampingi Unit Kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian PUPR.
-
Surat Menteri PUPR Nomor OR 0102-Mn/327 tanggal 27 Mei 2025 perihal Usulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2025.
-
Surat Inspektur VI Nomor UM 0102-If/224 tanggal 10 Juni 2025 mengenai pelaksanaan pendampingan lapangan pembangunan ZI di Unit Kerja/UPT yang diusulkan.
Rangkaian Agenda Kegiatan
Tim Penilai Internal melaksanakan serangkaian kegiatan yang bersifat komprehensif dan mendalam dengan agenda sebagai berikut:
-
Paparan oleh Kepala Unit Kerja (UPT) terkait capaian, inisiatif inovatif, dan strategi pembangunan Zona Integritas yang telah diterapkan.
-
Diskusi teknis dan pemberian masukan konstruktif dari TPI terhadap dokumen pendukung, roadmap implementasi ZI, serta aspek penguatan budaya kerja antikorupsi.
-
Sesi wawancara dengan para pemangku kepentingan internal untuk menilai pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan pelayanan prima.
-
Observasi langsung terhadap layanan publik, termasuk fasilitas dan mekanisme pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas birokrasi.
Komitmen Menuju WBK/WBBM
Dalam sambutannya, Kepala Bapekom PU Wilayah VI Surabaya menegaskan komitmen institusi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam aspek manajemen, pelayanan, dan pengawasan internal. Ia menyampaikan bahwa pencapaian WBK/WBBM bukan semata penghargaan administratif, melainkan manifestasi dari budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika pelayanan publik.
Kegiatan pendampingan ini menjadi refleksi nyata atas keseriusan Unit Kerja dalam menyiapkan diri secara substansial menuju penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Melalui asesmen internal oleh TPI, Bapekom Surabaya diharapkan dapat memitigasi potensi kelemahan, sekaligus memperkuat praktik-praktik baik (best practices) yang telah dilaksanakan.
Sinergi dan Transformasi Birokrasi
Pendampingan ini juga menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian PUPR dalam mendukung agenda nasional reformasi birokrasi dan penguatan Zona Integritas di seluruh unit kerja. Dengan transformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil, pelayanan publik diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ke depan, Bapekom PU Wilayah VI Surabaya akan terus melanjutkan komitmen dan kolaborasi dengan seluruh unsur internal maupun eksternal dalam menegakkan prinsip-prinsip anti-korupsi serta pelayanan yang bersih, cepat, dan berkualitas.
Dokumentasi kegiatan, wawancara, dan hasil evaluasi dari pendampingan lapangan ini akan menjadi bagian penting dalam portofolio usulan menuju penetapan WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional. Semoga langkah ini menjadi pijakan kokoh bagi perubahan birokrasi yang lebih humanis, profesional, dan bermartabat.
???? "Integritas adalah fondasi dari pelayanan yang terpercaya. WBK/WBBM bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan untuk menjawab harapan masyarakat akan birokrasi yang bersih dan melayani.