Evaluasi Kinerja Dan Pemetaan Isu Pengembangan Kompetensi, Bapekom PU Wilayah IV Bandung Perkuat SDM Profesional Dan Pelayanan Publik Berkualitas
Bandung, 31 Maret 2026 – Balai Kompetensi PU Wilayah IV Bandung menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kinerja dan Identifikasi Isu Pengembangan Kompetensi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, penguatan tata kelola organisasi, serta penyusunan arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang implementatif dan terukur terhadap tantangan pembangunan nasional. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Lina Anggraini, S. Psi., M.M. dan dihadiri Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan Sekretariat BPSDM, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Sekretariat BPSDM, Kepala Bapekom PU Wilayah IV Bandung, para pemangku kepentingan internal serta seluruh pegawai Bapekom PU Wilayah IV Bandung.
Evaluasi ini menjadi forum penting untuk menilai capaian kinerja tahun 2025 sekaligus memetakan berbagai isu dan permasalahan strategis secara komprehensif dan terstruktur guna mendukung perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris BPSDM, Lina Anggraini, S. Psi., M.M. menyampaikan dalam paparannya bahwa pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian PU saat ini diarahkan melalui tiga pilar utama, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan talenta. Pendidikan dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan fasilitasi beasiswa, pelatihan dilakukan secara reguler maupun non reguler, sedangkan pengelolaan talenta difokuskan pada asesmen, pemetaan karier, dan kinerja pegawai. Pendekatan ini menjadi fondasi dalam penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit.
Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa setiap ASN wajib terus meningkatkan kompetensinya agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan perkembangan zaman. Pengembangan kompetensi bukan hanya hak pegawai, tetapi kebutuhan strategis untuk menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif dan berorientasi pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Oleh karena itu, seluruh unit kerja harus memastikan program pelatihan benar-benar berbasis kebutuhan jabatan dan tantangan lapangan.
Kepala Bapekom PU Wilayah IV Bandung, Ero, S.Pd., M.Pd. menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi kinerja balai terdapat 4 (empat) capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di tahun 2025, yaitu:
- Persentase jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai standar kelulusan sebesar 99,44% dari target 88% (capaian kinerja 113,01%);
- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN di wilayah kerja sebesar 62,95% dari target 50% (capaian kinerja 125,89%);
- Tingkat kualitas penyelenggaraan pelatihan sebesar 90,84% dari target 85% (capaian kinerja 106,87%); dan
- Tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 91,30% dari target 85,43% (capaian kinerja 106,87%).
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, Bapekom PU Wilayah IV Bandung berhasil menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, Kepala Bapekom PU Wilayah IV Bandung menegaskan bahwa arahan Sekretaris BPSDM akan menjadi penguatan penting bagi unit kerja untuk terus bertransformasi dan menghadirkan layanan pengembangan kompetensi yang berkualitas.
“Hasil evaluasi ini akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi terukur, inovasi pelayanan, dan penguatan kualitas pengembangan SDM aparatur yang profesional, adaptif dan berorientasi hasil untuk mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan sektor pekerjaan umum secara berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pemetaan isu strategis yang difokuskan pada rumpun bidang, mulai dari perencanaan, program dan keuangan, kepegawaian dan umum, hingga hukum, komunikasi publik serta data dan teknologi. Setiap aspek dianalisis untuk mengidentifikasi potensi risiko sekaligus peluang pengembangan yang dapat dioptimalkan guna mendukung kinerja kelembagaan.
Hasil pemetaan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rekomendasi kebijakan dan langkah perbaikan yang terukur untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja UPT di lingkungan BPSDM. Ini menegaskan komitmen BPSDM Kementerian PU untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.
