24 MEI 2025

|

12:31 WIB

TINGKATKAN KOMPETENSI PENYUSUN KEBIJAKAN, BPSDM SELENGGARAKAN PELATIHAN PENYUSUNAN POLICY BRIEF

18 Mei 2022  /   BPSDM Kementerian PUPR       478

Medan, 18 Mei 2022 – Tantangan dalam waktu dekat yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar SDM Aparatur PUPR mampu melaksanakan tugas yang diamanatkan, sebagaimana Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014 tentang manajemen ASN yang mengamanatkan bahwa kebijakan manajemen SDM aparatur haruslah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah.


Untuk memenuhi tuntutan kompetensi tersebut, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR) melakukan pengembangan kompetensi ASN aparatur yang bekerja di bidang PUPR agar menjadi pegawai yang kompeten, salah satunya melalui pelatihan. Untuk itu, BPSDM PUPR melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Policy Brief secara daring di Medan, Rabu (18/5).


Sekretaris BPSDM PUPR, Herman Suroyo, dalam sambutan pembuka pelatihan mengatakan bahwa Pelatihan Penyusunan Policy Brief merupakan salah satu pelatihan bidang pengembangan infrastruktur wilayah yang diikuti oleh para ASN bidang PUPR, “Untuk memenuhi kompetensi teknis sesuai amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Teknik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Herman.


Lebih lanjut Herman menjelaskan bahwa Pelatihan Penyusunan Policy Brief ini lebih bersifat practical (menekankan pada praktek), tidak terlalu teoritis dan proses pembelajarannya bersifat andragogi (cara belajar orang dewasa) yang lebih menekankan pada pembelajaran mandiri dan diskusi-diskusi.


“Karena itu kami berharap melalui pelatihan ini, para peserta mampu menyusun kebijakan strategis serta merumuskan alternatif rekomendasi kebijakan yang tajam bagi pengambil kebijakan (policy maker),” tutup Herman


Pelatihan yang difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan ini akan berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Diikuti 18 peserta yang merupakan ASN dari Kementerian PUPR akan menjalankan 46 Jam Pelajaran (JP) dalam Sesi Synchronous dan Sesi Asynchronous. Adapun materi yang akan diberikan diantaranya: Pengantar Pengembangan Infrastruktur Wilayah; Overview Pengembangan Infrastruktur Berbasis Wilayah; Isu Strategis Konektivitas dan Kualitas Jaringan untuk Pengembangan Wilayah; Pengenalan Policy Brief dalam Kerangka Manajemen Kebijakan Publik; Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Publik; Prosedur Penyusunan Policy Brief; Praktik Penyusunan Policy Brief; dan Seminar/Presentasi Tugas Policy Brief.