Jakarta, 8 April 2020 - Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) membuka program Magister Super Spesialis bagi pegawai Kementerian PUPR untuk mencetak tenaga super spesialis berdasarkan problem pembangunan infrastruktur.

Menurut Kepala BPSDM PUPR, Sugiyartanto, dalam rapat Pendidikan Magister Super Spesialis yang dilaksanakan melalui konferensi video di Jakarta, Selasa (6/4), program Magister Super Spesialis merupakan ide dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai respon atas banyaknya permasalahan pembangunan ke-PUPR-an yang disebabkan oleh belum adanya tenaga ahli secara khusus. Sebagai contoh, banyak bendungan, tetapi sudah tidak berfungsi sesuai kebutuhan, sehingga diperlukan ahli retrofitting bendungan. Karena itu Kementerian PUPR membutuhkan program magister khusus dengan muatan teori yang spesifik, praktek dan magang kerja, namun tetap memenuhi kualifikasi akademik serta diakui di dunia internasional, sehingg begitu karyasiswa selesai/ lulus, maka betul-betul siap pakai. 

Rapat pembahasan konsep pendidikan magister (S2) tailor yang dipimpin oleh Arie Setiadi, mantan Dirjen Bina Marga, tersebut melibatkan beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) yakni UGM, ITB, UNDIP, UNBRAW, dan ITS. Seluruh wakil PTN pada prinsipnya bersedia mengakomodasi kebutuhan tersebut dalam rancangan program pendidikan magister spesialis dengan komposisi 25% teori dan 75% praktek/magang dan on the job training (OJT). Komposisi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan melalui penguatan teori di masing-masing program studi. 

Namun demikian soal kelulusan karyasiswa apakah bisa langsung layak pakai, setelah menyelesaikan program superspesialis dengan masa belajar 18 bulan, masih perlu dipertimbangkan, mengingat ASN yang mendapatkan tugas belajar baru tiga tahun lulus S1, karena pengalaman lapangan tidak hanya dari proses magang pada masa perkuliahan superpesialis, namun juga dari jenjang pengalaman kerja. 

Penentuan nama dan pilihan program/bidang studi nantinya dikoordinasikan dengan direktorat jenderal terkait. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari masing-masing pimpinan unit organisasi (para Dirjen) dalam hal pengusulan dan pengiriman peserta program. 

Jumlah mahasiswa per program studi/konsentrasi magister spesialis ditentukan antara lima sampai tujuh orang. Perkuliahan program super spesialis direncanakan bisa dimulai pada Semester II-2020, dengan rangkaian proses rekrutmen yang dimulai pada April 2020.

Nomenklatur program studi super spesialis dan gelar magister tersebut tetap mengikuti nomenklatur yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birolrasi (PAN RB) namun akan disertai surat keterangan pendamping ijazah yang menyebutkan spesialisasinya, seperti Spesialisasi Rekayasa Bendungan Urugan, Spesialisasi Jembatan Bentang Panjang, dsb. (Datin)