PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DIDORONG BERBASIS KEWILAYAHAN
Yogyakarta (11/10) - Dalam rangka meningkatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemrograman infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan. Pemrograman yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 tersebut mencakup kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang handal di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).
Kepala Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infratsruktur Willayah, Siska Marabintang, berpendapat BPIW memegang peranan penting dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu, sehingga memberikan dampak pada pengembangan suatu wilayah. Pendapat tersebut dikemukakan pada rapat Finalisasi Uji Coba Sistem Pelatihan Penyusunan Master Plan dan Development Plan (MPDP) di Yogyakarta, Jumat (11/10) yang merupakan kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infratsruktur Willayah.
Siska menambahkan, pelatihan MPDP telah melewati beberapa tahapan proses penyusunan, dimulai dari Penyusunan Substansi dan Teknis Pelatihan MPDP, Uji Coba Pelatihan MPDP, Rapat validasi I, dan Rapat Finalisasi untuk mendapatkan beberapa masukan perbaikan sebelum memasuki Tahapan Akhir Substansi Dan Teknis Pelatihan MPDP hingga finalisasi yang dimulai dari Januari 2019 dan berakhir pada Oktober 2019.
Pelatihan Penyusunan MPDP berlangsung selama 63 jam pelajaran (JP) dengan materi, meliputi konsep dasar dan tahapan penyusunan MPDP, indikator kinerja pengembangan wilayah dan analisis kebutuhan jangka panjang, analisis penetapan rencana jangka panjang, penyusunan development plan, perubahan mindset dan integritas, kebijakan Bmbadan pengembangan infrastruktur wilayah, persiapan seminar, kunjungan lapangan, dan seminar.
Pelatihan tersebut dinilai sangat penting untuk dimiliki para aparatur sipil negara (ASN) BPIW untuk meningkatkan kompetensi teknis perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu yang berbasis pengemebangan wilayah. Melalui pelatihan tersebut diharapkan ASN mampu meningkatkan keterpaduan pengembangan infrastruktur antar-daerah, antar-sektor pusat dan daerah. Selain itu diharapkan juga dapat menyajikan data dan informasi terkini yang menunjang aspek keterpaduan informasi serta dapat dijadikan acuan dalam memberi masukan dan rekomendasi bagi ASN di berbagai tingkat, mulai dari level perencana sampai dengan pengambil kebijakan.
Rapat finalisasi Sistim Pelatihan Penyusunan MPDP juga dihadiri Kabid Teknik dan Materi Jalan dan PIW, Yuli Khaeriah, Kepala Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan I, Rahayu Sri Nurhayati, serta para pengajar, yakni Hermanto Dardak, Harris Batubara, Ismanto, Lina Amalia, Siti Budi Hartati, para Fasilitator, Course Director.