Surabaya (23/9) – Permasalahan urbanisasi yang tumbuh cepat merupakan tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhannya bisa lebih merata serta terkendali perkembangannya. Dalam kaitan itu daerah yang berpotensi untuk tumbuh diharapkan sektor nasional dan globalnya tidak sampai memarjinalkan sektor lokal. 

Pernyataan di atas dikemukakan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firman H. Napitupulu, pada pembukaan Pelatihan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Balai Diklat Wilayah VI Surabaya, Senin (23/9).

Selanjutnya Firman mengatakan, persoalan urbanisasi dan cepatnya arus informasi merupakan masalah serius, karena dikhawatirkan bisa menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol kemampuan pemerintah untuk menangani dan mengawasinya, sehingga menjadi ancaman bagi ekosistem/lingkungan.

Rencana pemerintah membangun ibu kota baru yang 'smart, green, and beautiful, yang didorong oleh semangat untuk memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis, menimbulkan tarikan pergerakan penduduk yang besar, sehingga kepadatan penduduk menjadi tinggi. Karena itu, pemerintah perlu merencanakan pengembangan infrastruktur yang diimbangi dengan kesiapan SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas, agar tidak terjadi marjinalisasi secara sosial ekonomi yang bisa mengganggu arah dan tujuan pembangunan nasional. 

Hampir semua kasus dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur terjadi karena adanya konflik kepentingan, sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan. Karena itu hal tersebut perlu mendapat perhatian bersama.

SDM Hi-Tech

Lebih lanjut Firman berpendapat, sangat penting bagi SDM untuk memahami teknologi dalam pembangunan infrastruktur, karena kemajuan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jika tidak diimbangi dengan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tidak akan berhasil optimal. 

Perlu diketahui juga meskipun kemajuan teknologi sudah semakin mempermudah kehidupan sosial, namun masih banyak yang belum memahami kebutuhan, fungsi dan pemanfaatanya. Akibatnya kompetensi yang dimiliki SDM “dulu” tidak memenuhi harapan “saat ini”.

Karena itu, pelatihan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah tersebut, selain untuk mempersiapkan SDM agar Indonesia bisa turut berperan dalam persaingan di tingkat ASEAN juga di tingkat internasional, khususnya dalam di bidang pengembangan infrastruktur, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang selama ini belum ter-update menjadi lebih hi-technologi. (Balai Surabaya)