Makassar, 18 September 2021 - Guna memenuhi standar kompetensi manajerial dan mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat pengawas, perlu didukung adanya pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial. Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen secara resmi telah menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Jumat (17/9).

Dengan difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar, 24 dari 25 peserta dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan STTP dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya, dengan rincian 6 peserta mendapat predikat Sangat Memuaskan, 17 orang mendapat predikat Memuaskan dan 1 orang mendapat predikat Baik, sedangkan 1 peserta dinyatakan tidak lulus.

Adapun 10 peserta ditetapkan sebagai lulusan terbaik, yaitu: Jhon Frit Aldis Sitompul dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena; Adrian Mangado Ruruk Paranoan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku; Yumnawarni dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan; Mita Dwi Apriani Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman; Shoviah dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, BPIW; Mifta Priyanto dari Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan; Gita Dinarsanti dari Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Bina Marga; P.M. Desyarmeda Killian dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II; Syafaatun Naimah dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; dan Conny Yulietha Lelapary dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku.

Dalam kesempatan ini, Mita Dwi Aprini menyampaikan bahwa pengetahuan tentang kepemimpinan dan pengawasan merupakan salah satu pengetahuan yang dirasa paling bermanfaat yang didapat dalam pelatihan PKP ini. Menurutnya dalam hal kepemimpinan memerlukan kemampuan khusus, terlebih pemimpin organisasi di bawah Kementerian, “Sehingga materi di pelatihan ini mengajarkan pola kepemimpinan apa yang seharusnya dilakukan, terutama highlight kepemimpinan ‘melayani’ bukan ‘memerintah’. Manajemen pengawasan menjadi salah satu mekanisme kontrol dalam pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Mita.

Maka dari itu dengan mengikuti pelatihan ini turut mengubah cara berpikir dirinya dalam menentukan strategi dalam bekerja nantinya. “Perubahan strategi bekerja untuk kepemimpinan yang melayani, bertanggungjawab dengan pekerjaan, pengelolaan tim yang efektif, dan penekanan soal inovasi dan rencana yang harus memiliki output dan outcome pelayanan yang jelas (dari aksi perubahan),” tambah Mita.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Moeh. Adam dalam sambutan penutup pelatihan mengatakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas memiliki tujuan untuk mencetak pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan pelayanan publik dan kepemimpinan kinerja dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial Pengawas.

Melalui pelatihan ini diharapkan seorang pemimpin pengawas dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang ditunjukan dengan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibawahnya khususnya dalam memberikan pelayanan publik. “Seorang pemimpin pengawas harus dapat menjamin pelaksanaan pekerjaannya, sudah sesuai SOP dan mempunyai tujuan utama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri,” ungkap Adam.

Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan dapat terwujud sosok kepemimpinan berkinerja dengan memiliki kemampuan pengendalian pelayanan publik yang inovatif, kolaboratif dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan bekal pembelajaran-pembelajaran yang diikuti selama pelatihan ini diharapkan para peserta mampu membuat perubahan kinerja organisasi menjadi lebih baik lagi. Terdapat pembelajaran aktualisasi kepemimpinan pengawas, dengan praktek nyata melalui aksi perubahan dalam organisasinya, merupakan bentuk nyata bahwa pelatihan ini, tidak sekedar sebuah proses pembelajaran yang berakhir setelah penutupan. "Hasil inovasi gagasan proyek perubahan yang telah disusun Bapak/Ibu dapat terus dikawal pelaksanaannya sampai dapat dirasakan kebermanfaatannya khususnya bagi unit organisasi kita, agar perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan Kementerian PUPR terhadap masyarakat luas dapat terus meningkat,” tutup Adam.