Jakarta, 3 Juli 2020 - Dalam rangka mempelajari penerapan Manajemen Talenta, sejumlah personil dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan kunjungan ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis (2/7).

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, ATR BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan mengikuti isu terakhir, terkait dengan organisasi dan SDM, ATR BPN juga berproses untuk berubah, dimana perubahannya sudah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Perubahan yang dilakukan, termasuk pengalihan abatan administrasi ke jabatan fungsional (Jafung) sehingga otomatis berdampak pada strategi pengembangan kementerian terkait dengan cara membangun jafung tersebut. 

Untuk saat ini ada dua Jafung di Kementerian ATR BPN, yakni Penata Ruang dan Penata Kadastral. Padahal yang sudah diusulkan untuk menjadi Jafung ke Kementerian PAN RB rencananya ada 6.377. Sementara yang disediakan kemungkinan hanya dua Jafung, sehingga kementerian akan kewalahan. Karena itu kementerian mengusulkan adanya Jafung Penata Pertanahan. 

Jumlah pegawai Kementerian ATR BPN sendiri di seluruh Indonesia kurang lebih 18.000. Dengan jumlah sebesar itu, sesuai dengan konteks pengembangan SDM diakui harus sesuai dengan arahan kebijakan KASN, dengan membangun talent pool agar sistim merit bisa dijalankan, karena pengelolaan pegawai sebanyak apabila tanpa adanya instrument akan kurang bijak, mengingat di dalam talent pool ada kompetensi untuk kemudian membangun kinerja. 

Dari beberapa pengalaman, pengukuran ASN didasarkan pada SKP yang dibangun melalui proses DP3. "Barangkali belum pas untuk kita mengukur kinerja seseorang, sehingga ketika mencoba untuk menyandingkan antara kinerja dengan kompetensi kami belum menemukan format yang pas, sehingga kami mencoba untuk belajar bagaimana membangun konteks manajemen talenta di Kementerian PUPR. 

Kepala BPSDM PUPR, Sugiyartanto, dalam sambutannya mengemukakan Kementerian PUPR baru saja melakukan restrukturisasi organisasi menjadi sembilan Pejabat Eselon 1, lima staf ahli meteri, dua staf khusus, dan beberapa yang dapat meringankan tugas Kementerian PUPR, karena mau tidak mau insfrastruktur menjadi tulang punggung. Di antaranya visi dan misi presiden. Dari lima visi misi Presiden, di antaranya adalah bagaimana upaya peningkatan kualitas sdm. "Kami kebetulan berkorelasi membawa SDM berkualitas. Kebetulan BPSDM berdiri sudah lama, sekarang lebih mengarah kea pa yang diinginkan bapak presiden.BPSDM kebetulan untuk organisasi baru ada empat pusat. 

Dalam kesempatan yang sama, Canka menjelaskan manajemen talenta secata teknis. Sementara Pusat 1 sudah mengelompokkan talentan berdasarkan generasi, golongan, pendidikan, dan jenis kelamin.