Bandung, 26 Januari 2026 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Konstruksi secara distance learning pada Senin (26/01). Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola proyek konstruksi secara efektif, efisien, aman, dan berkualitas.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen yang diwakili oleh Plt. Kepala Bidang Manajemen Umum dan Konstruksi, FX. Hermawan Kusumartono. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa manajemen konstruksi memegang peran strategis dalam menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur.

“Pengelolaan proyek yang baik harus memastikan ketepatan waktu, biaya, mutu, keselamatan, serta akuntabilitas. Tanpa manajemen yang kuat, tujuan pembangunan sulit dicapai secara optimal,” ujarnya.

FX. Hermawan juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN di tengah kompleksitas pembangunan infrastruktur yang semakin dinamis. Menurutnya, pelatihan ini menjadi sarana strategis untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang selaras dengan regulasi serta standar nasional maupun internasional.

Pelatihan Manajemen Konstruksi diselenggarakan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta regulasi di bidang jasa konstruksi. Kegiatan berlangsung selama 13 hari efektif, mulai 26 Januari hingga 11 Februari 2026, melalui metode synchronous dan asynchronous. Sebanyak 34 peserta mengikuti pelatihan dengan total 49 Jam Pelajaran (JP), yang didukung oleh widyaiswara serta pejabat struktural dan fungsional.

Kurikulum pelatihan mencakup berbagai materi inti, antara lain manajemen perencanaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, manajemen waktu, biaya, mutu, keselamatan, serta manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola proyek.

Melalui pelatihan ini, BPSDM Kementerian PU berharap dapat mencetak ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas, sehingga mampu mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang tepat waktu, bermutu, dan berdaya guna bagi masyarakat.