Jakarta, 14 Januari 2026 — Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bersama Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Rekomendasi Kerangka Kebijakan yang berkaitan dengan inisiatif Promoting Advancement of Women in Indonesia's Infrastructure Sector (PAVE). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemantapan kerangka kebijakan dan peta jalan penguatan kepemimpinan perempuan di lingkungan Kementerian PU yang diikuti oleh 20 peserta dan dilaksanakan di Ruang Rapat Semanggi, Sekretariat BPSDM.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PU, Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (BKO), perwakilan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN), Team Leader PAVE beserta tim, serta perwakilan Women Leaders BPSDM.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Diskusi Penyampaian Rancangan Kerangka Kebijakan dan Peta Jalan PAVE bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum pada 9 Desember 2025, serta Rapat Koordinasi PAVE pada 23 Desember 2025. Rapat difokuskan pada finalisasi kerangka kebijakan dan peta jalan agar dapat diturunkan secara operasional ke dalam rencana aksi, program, dan kegiatan yang berdampak bagi Kementerian Pekerjaan Umum.

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU, Lina Anggraini, menegaskan bahwa dokumen kerangka kebijakan PAVE untuk Kementerian Pekerjaan Umum harus bersifat implementatif dan berorientasi hasil.

“Kerangka kebijakan dan peta jalan PAVE tidak berhenti sebagai dokumen konseptual, tetapi harus diturunkan menjadi rencana aksi, program, dan kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi pengembangan SDM dan organisasi,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga ditekankan pentingnya formalisasi kelembagaan Srikandi PU sebagai wadah kepemimpinan perempuan yang terinstitusionalisasi, penguatan sinergi lintas unit kerja, serta pemanfaatan data terpilah dan data kepegawaian sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti.

Melalui diskusi yang dilaksanakan, diharapkan kebutuhan data dan informasi pendukung dapat dilengkapi untuk menyempurnakan kerangka kebijakan dan peta jalan PAVE, sekaligus menjadi fondasi penyusunan rencana aksi yang implementatif dan berkelanjutan.

Hasil rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pelaksanaan policy dialogue serta peluncuran Srikandi PU yang direncanakan pada bulan Maret 2026.