Jakarta, 14 Januari 2026 — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Rekomendasi Kegiatan PAVE–KIAT dalam rangka pemantapan kerangka kebijakan dan peta jalan penguatan kepemimpinan perempuan di lingkungan Kementerian PU. Rapat ini diikuti oleh 20 orang peserta.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PU, Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (BKO), perwakilan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PA-KLN), Project Leader PAVE–KIAT beserta tim, serta perwakilan Women Leaders BPSDM.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Diskusi Penyampaian Rancangan Kerangka Kebijakan dan Peta Jalan Program PAVE–KIAT bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum pada 9 Desember 2025 dan Rapat Koordinasi Program PAVE pada 23 Desember 2025. Pembahasan difokuskan pada finalisasi kerangka kebijakan dan peta jalan PAVE–KIAT agar dapat diturunkan menjadi rencana aksi, program, dan kegiatan yang berdampak bagi organisasi.

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, Lina Anggraini, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa finalisasi kerangka kebijakan dan peta jalan PAVE–KIAT menjadi prioritas utama.

“Kerangka kebijakan dan peta jalan PAVE–KIAT tidak hanya disusun sebagai dokumen kebijakan, tetapi harus dapat diturunkan menjadi rencana aksi, program, dan kegiatan yang implementatif serta memberikan dampak nyata bagi organisasi,” ujar Lina Anggraini.

Dalam rapat ini juga ditekankan pentingnya penguatan kelembagaan Srikandi PU sebagai wadah kepemimpinan perempuan yang terinstitusionalisasi, penguatan sinergi lintas unit, serta dukungan data terpilah dan data kepegawaian sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Melalui workshop yang dilaksanakan, diharapkan kebutuhan data dan informasi yang masih diperlukan dapat dilengkapi untuk mendukung penyusunan kerangka kebijakan dan peta jalan PAVE–KIAT, sekaligus menjadi landasan penyusunan rencana aksi yang implementatif dan berkelanjutan.

Hasil rapat koordinasi ini diharapkan menjadi persiapan awal menuju pelaksanaan policy dialogue dan launching Srikandi PU yang direncanakan pada Februari–Maret 2026.