23 NOVEMBER 2024

|

06:29 WIB

KEBERHASILAN PROYEK INFRASTRUKTUR TERGANTUNG PADA KUALITAS PISK

30 September 2019  /   BPSDM Kementerian PUPR       493

Makassar (30/9) - Para pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) harus bisa memimpin jalannya suatu kegiatan atau proyek, baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun kontraktual, sehingga kegiatan atau proyek tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, sangat perlu bagi PISK untuk menguasai masalah mengenai monitoring proyek, kemampuan administrasi keuangan atau akuntansi, pengetahuan manajemen aset, pemahaman Sistem Manajemen Mutu, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan lingkungan, serta kemampuan sosiokultural dalam mengelola lingkungan kerja.

Uraian di atas dikemukakan oleh Kapusdiklat Sumber Daya Air (SDA) dan Konstruksi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) Herman Suroyo, pada pembukaan Pelatihan PISK Bidang SDA di Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar, Senin (30/9).

Herman berpendapat, PISK memiliki peran yang sangat vital dan penting sebagai motor penggerak pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, khususnya bidang SDA, dengan melihat banyaknya Program Strategis Bidang SDA 2015–2019, yakni terbangunnya 65 waduk baru, terciptanya 1 juta ha jaringan irigasi baru, dan rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi eksisting. Karena itu sangat dibutuhkan SDM aparatur yang profesional dan berintegritas, sebab program-program strategis tersebut akan dapat tercapai jika tersedia salah satu komponennya, yakni PISK yang profesional dan berintergritas

"Infrastruktur yang andal dan berkualitas salah satunya dihasilkan dari proses konstruksi yang baik, cermat, dan tertib administrasi yang dihasilkan dari PISK yang profesional, handal, cermat, dan berintegritas baik", tandas Herman, yang berharap pelatihan PISK Bidang SDA dengan pola baru yang akan dilaksanakan dapat mendorong tersedianya PISK yang dimaksudkan tadi. Pelatihan tersebut diharapkan juga dapat mengurangi ketidakmampuan secara teknis dalam pengelolaan ke-satker-an serta peningkatan kompetensi manajerial dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker). (Datin)