Jakarta, 10 November 2021 – Untuk mencapai SMART ASN menuju birokrasi kelas dunia sambil tetap menyelaraskan diri dengan i-Prove, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan dan PIW (Pusbangkom JPW) mencoba merumuskan konsep corporate university. Untuk itu maka Pusbangkom JPW membentuk forum diskusi bersama unit kerja terkait di BPSDM PUPR, unit organisasi di bidang jalan, perumahan, dan pengembangan infrastruktur wilayah, widyaiswara, serta perwakilan akademisi dari mitra perguruan tinggi negeri, di Jakarta, Selasa (9/11). Topik pembahasan dibedah runut dan mulai konsepsi strategi PUPR CORPU, siklus, bentuk, model, dan jalur pengembangan kompetensi bidang JPW, serta teknologi pembelajaran yang membersamainya. 

Konsep corporate university atau yang lebih mashur dikenal dengan istilah Corpu oleh tim Pusbangkom JPW ini merupakan hasil adaptasi dari konsep Corpu milik Kementerian Keuangan. Kepala Pusbangkom JPW, Rezeki Peranginangin menegaskan adopsi ini telah melalui proses pembedahan untuk disesuaikan dengan karakteristik BPSDM PUPR dan merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan.

Widyaiswara Utama BPSDM PUPR, Hermanto Dardak menambahkan bahwa konsep ini seharusnya bukan menjadi batu loncatan yang menakutkan, melainkan satu langkah kesiapan yang terkalibrasi. “KPI (Key Performance Indicator) nya bertahap tidak apa-apa, ini menurut saya transformasi yang sudah sangat signifikan pada tataran konsep,” ujarnya lagi.

Karena memiliki fungsi utama teknis, Hermato mengatakan Kementerian PUPR seringkali bekerja dengan target dan cenderung sektoral. Padahal menurutnya, bisnis proses paling tepat di segala jenis organisasi ialah yang memiliki pengembangan berkelanjutan seperti halnya yang ditawarkan konsep Corpu. Dengan kata lain, Corpu memfasilitasi pengoptimalan dalam eksperimental learning atau “bekerja sambil belajar”. Strategi yang justru bagiannya paling besar ketika berbicara soal dampak, contohnya proses coaching dan mentoring, atau dialog sambil bekerja yang melibatkan ASN secara aktif dalam pekerjaannya adalah sebuah keharusan. Secara individual kebutuhan tersebut bahkan melekat dalam sumber daya insan PUPR. 

Mengenai kompetensi wajib yang diharapkan dapat tercapai melalui penerapan konsep Corpu, Akademisi ITB, Soni Sulaksono Wibowo kemudian unjuk suara. Perwakilan dari sisi universitas ini mengatakan ASN PUPR wajib memiliki kualifikasi dalam payung besar pengawasan, sehingga tidak terlalu bergantung pada konsultan, kebijakan sebagai referensi infrastruktur, korelasi kepentingan pihak-pihak luar, self-positioning yang mumpuni, pemahaman lintas sektoral, manajerial, dan public speaking. Namun, seluruh kualitas yang terlahir dari konsep Corpu hanya dapat dicapai ketika dua kunci keberhasilannya telah digenggam. Akademisi Universitas Widyatama Bandung, Neuneung Ratna Hayati menyebutkan, kedua faktor kunci tersebut ialah komitmen dari pimpinan di seluruh tingkat di PUPR, dan kemampuan BPSDM beserta unit Bangkom sebagai pelaksana dalam menjalankan strategi Corpu tersebut.