Bandung, 5 November 2020 – Dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan struktural kepemimpinan pratama atau PNS golongan IV, BPSDM Kementerian PUPR menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2020, sejak 20 Juli 2020 dan akan berakhir pada 11 November 2020. Pelatihan ini penyelenggaraannya difasilitasi oleh Kompetensi Wilayah IV Bandung.

Jumlah peserta yang yang mengikuti PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2020, adalah 34 orang, dengan rincian; 24 peserta dari Kementerian PUPR, 8 peserta dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 2 peserta dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Sebagai bagian dari bagian dari rangkaian PKN II, pada hari ini, Jumat (6/11) digelar seminar policy brief dengan tema‘Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah’. Seminar ini dilaksanakan secara virtual yang dibuka oleh Menteri Kementerian PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam sambutan arahan kepada para peserta PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2020, Basuki menyampaikan kalau rumusan rekomendasi kebijakan sangat dinantikannya, terutama yang berkaitan dengan bidang pengawasaan dalam pelaksaan pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan pemerintah saat ini.

Selain itu, Basuki juga menyampaikan hal penting, yang perlu diperhatikan para peserta pelatihan dalam membuat policy brief atau rumusan kebijakan. “Hal yang penting dalam perumusan policy ini, tolong dirumuskan yang bisa diaplikasikan. Gak usah yang muluk-muluk. Dan tanggung jawab saya nanti untuk mengaplikasikannya secara konsisten,” tegas Basuki.

Sementara itu, dalam laporan penyelenggaraan, Kepala BPSDM Sugiyartanto menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan seminar policy brief, para peserta Pelatihan PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2020, telah melaksanakan visitasi ke beberapa kota dan kabupaten.

Visitasi dilakukan ke Kota Bogor untuk menyigi proses restrukturisasi birokrasi, Kota Cianjur untuk menyigi tentang program pemberdayaan masyarakat, Kab. Garut untuk menyigi tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi lokal dan kunjungan ke Kab. Musi Banyuasin untuk menyigi tentang inovasi pemanfaatan kandungan lokal untuk peningkatan daya saing infrastruktur.

“Seminar Policy Brief ini merupakan salah satu rangkaian penting dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Kementerian PUPR, hasil yang akan disampaikan merupakan bentuk kontribusi para peserta dalam menyusun bahan masukan kebijakan pimpinan yang komprehensif,” jelas Sugiyartanto.

Secara ringkas seminar policy brief memaparkan tentang 3 konsep rekomendasi tingkat kebijakan yang bisa dimanfaat oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu: rekomendasi kebijakan untuk peningkatan konektivitas pada simpul-simpul kegiatan potensial, rekomendasi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang merata dan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan creative financing sebagai altenatif pembiayaan.

Di tataran aplikatif, yang berkaitan langsung dengan Kementerian PUPR rumusan kebijakan yang diberikan dari seminar ini, secara ringkas rekomendasi yang diberikan adalah: perlu mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk menyiapkan infrastruktur jaringan distribusi (jalan/jembatan) dan infrastruktur dasar. Selain itu perlu juga perlu mengidentifikasi proyek infrastruktur yang potensial untuk dibiayai melalui skema creative financing, dalam rangka mendukung implementasi kebijakan terkait konektivitas dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Pada kegiatan seminar PKN Tingkat II ini, menghadirkan Widyaiswara Utama Budi Algamar sebagai pembahas dan Mieke Kencanawulan dari Ditjen Ciptakarya sebagai pembicara yang mewakili peserta untuk memaparkan substansi policy brief.

Selain peserta pelatihan, acara Seminar Policy Brief PKN Tingkat II kali ini, juga diikuti oleh pejabat-pejabat penting dari tingkat pusat dan daerah. Beberapa diantaranya; Bupati Garut Rudy Gunawan, Bupati Cianjur Herman Suherman, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, lalu beberapa Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di LAN RI, Kepolisian RI, serta beberapa Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR.