YOGYAKARTA – Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum (Bapekom PU) Wilayah V Yogyakarta terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia melalui langkah-langkah strategis. Pada Jumat, (27/2), tim Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta melaksanakan kunjungan koordinasi ke Badan Diklat D.I. Yogyakarta guna membahas Penjaminan Mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).
Pertemuan ini menjadi langkah penting mengingat Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta dijadwalkan akan menyelenggarakan PKP pada 22 Juni hingga 22 Oktober 2026 mendatang dengan metode Blended Learning.
Dalam sambutannya Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah V Yogyakarta, Muhammad Nizar, S.E., M.T., menyampaikan bahwa tujuan utama koordinasi ini adalah untuk memastikan setiap tahapan pelatihan berjalan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Mengingat pentingnya aspek akreditasi dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, kerja sama dengan Badan Diklat D.I. Yogyakarta sebagai penjamin mutu diharapkan dapat menjaga kualitas output peserta pelatihan.
"Kami ingin memastikan bahwa meskipun terdapat penyesuaian dalam teknis penyelenggaraan, kualitas dan mutu pelatihan tetap menjadi prioritas utama demi melahirkan pemimpin pengawas yang kompeten," ujar Muhammad Nizar.
Sementara itu, Pihak Badan Diklat D.I. Yogyakarta menyambut baik inisiatif dari Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta. Mewakili Badan Diklat D.I.Yogyakarta, Kepala Bidang Standardisasi dan Penjaminan Mutu Badan Diklat D.I. Yogyakarta, Soffi Indriyani, S.E., M.Acc., menyatakan kesiapan instansinya untuk mengawal proses penjaminan mutu tersebut.
"Kami menyambut baik kerja sama ini dan siap mendukung Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta. Lingkup penjaminan mutu yang akan kami lakukan mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir," jelas Soffi Indriyani.
Beliau juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan survei infrastruktur serta sarana prasarana untuk memastikan kesiapan operasional di lapangan.
Koordinasi ini juga membahas beberapa poin penting lainnya, di antaranya:
Studi Lapangan: Arahan untuk berkoordinasi dengan Bappeda DIY guna menyelaraskan tema pelatihan dengan fungsi instansi terkait.
Digitalisasi Pelatihan: Koordinasi lebih lanjut dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait optimalisasi penggunaan platform Smarbangkom.
Legalitas Kerja Sama: Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan formal pelaksanaan penjaminan mute.
Pertemuan yang berlangsung hangat di kantor Badan Diklat D.I. Yogyakarta ini diakhiri dengan sesi diskusi dan dokumentasi bersama, menandai dimulainya sinergi kuat antar-instansi dalam mencetak aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. (MH)