YOGYAKARTA – Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PU Wilayah V Yogyakarta secara resmi menyelenggarakan Pelatihan Teknis Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN Angkatan II Tahun Anggaran 2026. Acara pembukaan yang dilaksanakan pada Senin, (2/3) ini digelar secara virtual melalui metode Distance Learning.
Dalam laporannya selaku panitia Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah V Yogyakarta, Muhammad Nizar, S.E., M.T., menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sebanyak 30 peserta telah terkonfirmasi mengikuti pelatihan yang akan berlangsung selama 7 hari kerja, mulai 2 hingga 10 Maret 2026. Muhammad Nizar menekankan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah agar peserta mampu memahami tugas dan fungsi sebagai Pejabat Fungsional Bidang Keuangan APBN secara profesional.
"Melalui pelatihan sebanyak 29 jam pelajaran ini, diharapkan para peserta dapat memenuhi kemampuan kompetensi sesuai standar yang dipersyaratkan," lapor Muhammad Nizar.
Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM Kementerian PU, Drs. Rudy Ridwan Effendi, M.T.. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi betapa krusialnya pengelolaan APBN yang tepat karena menyangkut keberhasilan pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Pengelolaan APBN yang benar bukan hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan matang, pelaksanaan disiplin, serta pengawasan kuat agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Rudy Ridwan Effendi.
Rudy Ridwan Effendi juga menekankan bahwa jabatan fungsional pengelola keuangan adalah peran strategis. Para aparatur dituntut untuk menjaga integritas, independensi, serta mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Selama masa pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi dari narasumber kompeten baik internal maupun eksternal Kementerian PU melalui platform Microsoft Teams. Metode pembelajaran mencakup pemaparan, tanya jawab, diskusi, hingga seminar. Sebagai syarat kelulusan, peserta diwajibkan memenuhi kehadiran minimal 90% serta mengikuti rangkaian tes mulai dari Pre-Test hingga Post-Test.
Dengan dibukanya pelatihan ini, diharapkan tercipta sinergi dan jejaring kolaboratif antar pejabat fungsional dalam mendukung tata kelola APBN yang semakin efektif, efisien, dan transparan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (MH)