Jakarta (9/10), Dalam upaya melakukan perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan demi terciptanya birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) serta mampu melayani publik secara akuntabel, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

RB yang dilaksanakan setiap tahun tersebut diterapkan terhadap delapan area perubahan, sebagaimana ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025. 

Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PUPR, Asep Arofah, dalam sambutannya pada acara Entry Meeting 2019 di Jakarta (9/10) mengatakan penilaian RB 2019 dimaksudkan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan yang difokuskan bukan hanya pada output data pendukung fisik , namun juga perubahan dan capaian yang sudah dilaksanakan di Kementerian PUPR.

Pada 2019 ini pelaksanaan evaluasi dan penilaian RB di Kementerian PUPR difokuskan pada pencapaian atas hasil evaluasi dan penilaian tahun sebelumnya. Selain terhadap Pokja–pokja RB Kementerian PUPR, penilaian RB juga dilakukan terhadap seluruh unit organisasi dan unit kerja yang diusulkan sebagai wilayah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk Zona Integritas, hanya satu unit kerja yang diusulkan, yaitu Balai Teknik Air Minum, Ditjen Cipta Karya.

Disamping itu penilaian RB 2019 juga dilakukan dengan pembagian desk pada masing-masing unit organisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Selama masa penilaian, Tim RB PUPR dan setiap unit organisasi dapat menyampaikan seluruh pencapaian RB-nya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Karena itu melalui kegiatan ini BPSDM PUPR terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan penilaian RB, dengan menyiapkan seluruh data pendukung, sebagaimana tercantum dalam LK RB dan melaksanakan seluruh rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi masing–masing, dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas pelaksanaan RB Kementerian PUPR, khususnya di BPSDM PUPR.

Kegiatan Entry Meeting Reformasi Birokrasi dihadiri oleh perwakilan dari setiap unit organisasi di Kementerian PUPR yang menangani RB PUPR. Sedangkan Tim Evaluator Kementerian PAN & RB dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PAN dan RB.