Jayapura, 16 Juli 2021 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR), melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman secara resmi telah menyelesaikan Pelatihan Perencanaan Teknis Bangunan Pengaman Pantai, Jumat (16/7).

Melalui pelatihan tersebut, salah satu peserta terbaik pertama Qisthina Dewi dari Direktorat Sungai dan Pantai turut menyampaikan pengalamannya. Menurutnya, pelatihan tersebut membuatnya menjadi tahu bahwa solusi penanganan pantai tidak bisa disamakan satu sama lain karena kondisi fisik pantai yang berbeda-beda. Adapun ketika sudah menemukan solusi atas permasalahan fisiknya, tentu sering ditemukan juga permasalahan non fisik seperti permasalahan kelembagaan/institusi, SDM, hukum, dan lain-lain. Kemudian kami juga menjadi lebih aware dan paham dalam mengawasi dan mengontrol pekerjaan pembangunan pengaman pantai maupun dalam memeriksa laporan desain dari pihak ketiga.

Selain itu Qisthina melanjutkan, namun ada kesulitan seputar jaringan internet yang terkadang tidak stabil karena banyak software yang dipakai, ketika menemukan permasalahan atau error agak sulit untuk mengkomunikasikan dan mencari tahu letak kesalahannya karena tidak bisa dilihat langsung oleh pengajar. Namun Qisthina mengakui bahwa penyelenggaraan pelatihan ini sudah sangat baik dan berjalan lancar.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Ruhban Ruzziyatno dalam sambutan penutupan melalui konferensi video dari Bandung mengatakan, dalam rangka upaya perlindungan kawasan sempadan pantai, perlu dilakukan upaya pengamanan pantai. Dalam pelatihan ini dipelajari jenis-jenis pengaman pantai. Setiap kawasan pesisir pada dasarnya memiliki memiliki masalah sendiri-sendiri sehingga bangunan pengaman pantai yang diterapkan-pun akan berbeda-beda antara wilayah pesisir satu dengan pesisir lainnya.

“Abrasi pantai semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Abrasi pantai menyebabkan garis-garis pantai menjadi semakin menyempit, sehingga dapat membahayakan masyarakat yang berada di sekitar pantai. Masalah ini harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat,”imbuh Ruhban.

Ruhban melanjutkan sebelum menentukan jenis bangunan pengaman pantai, tentu saja perlu dilakukan survey dan pengukuran serta pengolahan datanya. Survey yang dilakukan di pantai agak berbeda dengan suvey di darat karena sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan gelombang. Oleh karena itu, di pelatihan ini, telah dibekali dengan pengetahuan survey oseanografi tersebut. Walaupun nanti mungkin bukan peserta pelatihan yang melakukan survey, namun pengetahuan tersebut diperlukan untuk merencanakan survey dan kontrol atas kualitas data hasil survey nantinya.

“Oleh karena itu, kami berharap bahwa pengetahuan yang Bapak/Ibu dapatkan selama mengikui pelatihan ini dapat menjadi bekal dalam melaksanan pekerjaan nantinya. Penentuan jenis bangunan pengaman pantai ini sangat penting agar bangunan yang kita bangun itu benar-benar berfungsi untuk melindungi pantai dan tepat guna secara teknis sehingga tidak terjadi pemborosan biaya,” ungkap Ruhban.

Setelah mengikuti pelatihan sejak 07 Juli s/d 16 Juli 2021 yang difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IX Jayapura, 23 orang dinyatakan lulus. Dari pelatihan ini terdapat 3 (tiga) orang memperoleh predikat sebagai peserta terbaik, yakni peringkat pertama diraih oleh Qisthina Dewi dari Direktorat Sungai dan Pantai dengan nilai 86.54 Predikat Memuaskan; peringkat ke dua Made Mustika Wijaya dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida dengan nilai 86.31 Predikat Memuaskan dan peringkat ke tiga Farhan Putra Riyadi, dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan nilai 84.06 Predikat Baik Sekali.