Medan, 2 September 2021 – Pelatihan Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen sejak 23 Agustus lalu resmi ditutup, Rabu (1/9).

Setelah mengikuti 44 Jam Pelajaran (JP) dengan pola distance learning dengan difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan, 35 peserta pelatihan dinyatakan lulus seluruhnya. Peserta dengan predikat “Memuaskan” sebanyak 7 orang dan dengan predikat “Baik Sekali” 28 orang.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Moeh. Adam dalam sambutan penutupan pelatihan yang dilaksanakan secara virtual dari Jakarta (1/9) mengatakan, Kementerian PUPR dengan Pagu Anggaran terbesar memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan anggaran yang dikelolanya dengan efektif dan efisien.

Pelaksanaan anggaran yang tepat bergantung pada banyak faktor yang diantaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan kebijakan dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya. “Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran,” imbuh Adam.

Adam menambahkan, beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain; kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan kegiatan, serta efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Maka dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi para ASN dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian PUPR, terselenggarakanya pelatihan Pelaksanaan Anggaran ini diharapkan dapat membuka insight serta menyamakan persepsi para peserta dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian PUPR.

Melalui pelatihan ini, Rusmayanthy salah satu peserta pelatihan dari Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen menyampaikan pendapatnya bahwa semua pengetahuan terkait pelaksanaan anggaran yang didapat dalam pelatihan ini sangat penting, mulai dari kebijakan, penyelenggaraan pengadaan barang jasa, tahapan verifikasi belanja APBN sampai pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran serta pelaporannya.

Dengan mengikuti pelatihan ini, dirinya mengetahui bahwa dalam pelaksanaan anggaran semua pihak harus bertanggungjawab, memahami tugasnya dan saling bersinergi baik yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan anggaran.