Palembang (18/11) - Semakin pesatnya perkembangan kawasan di Indonesia sangat membutuhkan perencanaan kawasan yang matang dan terintegrasi dengan perencanaan lain yang lebih bersifat makro. Demikian sambutan Kepala Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang disampaikan oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang, Teuku Faisal Riza, pada pembukaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Penataan Bangunan dan Lingkungan pekan lalu di Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang.

Lebih dari itu, lanjut Faisal, integrasi dalam perencanaan kawasan dapat mencegah permasalahan kawasan yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu hilangnya identitas kawasan, turunnya nilai kawasan, serta menurunnya kualitas lingkungan suatu kawasan merupakan beberapa permasalahan yang harus dihadapi.

Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri memiliki visi, yakni terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan yang andal dan berkelanjutan. Sedangkan misi-misinya, adalah sbb: Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang fungsional, tertib, andal, dan berkepastian hukum; Penataan lingkungan yang layak huni, produktif, berjati diri, dan berkelanjutan; serta Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR tersebut selanjutnya diikuti dengan kunjungan lapangan yang dilaksanakan di proyek pembangunan gedung Poliklinik Pariwisata (Poltekpar) Palembang, Kementerian Pariwisata, Jumat (15/11).

Kunjungan tersebut memberikan pemahaman terhadap penyelengarran kegiatan penataan bangunan dan lingkungan melalui praktik pengamatan dengan menerapkan teori yang telah didapat peserta dalam kelas, yang dilanjutkan dengan seminar terhadap hasil kunjungan praktik lapangan yang telah dilakukan. (Balai II Palembang)