Medan (10/9) - Perkembangan teknologi dan semakin kritisnya masyarakat menuntut Lembaga/Kementerian lebih transparan kepada publik. Oleh karena itu, setiap balai dan pusat pendidikan dan latihan (pusdiklat) dituntut untuk senantiasa memberikan informasi yang terkini. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Kepala Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) Lisniari Munthe, pada acara diskusi mengenai sosialisasi fitur terbaru, pemutahiran data e-pelatihan dan updating informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSDM di Medan, Selasa (10/9).

Pemutahiran data yang dilakukan BPSDM PUPR tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil pengelolaan data aplikasi yang dikembangkan oleh Bagian Data dan Informasi BPSDM PUPR dikarenakan masih ditemukan banyaknya data yang perlu dimutahirkan, mengingat data–data dari aplikasi tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan dalam mengambil keputusan.

Sebelumnya, Kepala BPSDM, Lolly Martina Martief, meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR tidak menggunakan cara-cara lama atau jadul lagi dalam menyampaikan informasi kepada publik, tetapi harus berinovasi, sebab ASN dituntut untuk dapat mengikuti persaingan global.

Sebagai penyelenggara pelatihan, BPSDM senantiasa berupaya memberikan yang terbaik kepada publik. Oleh karena itu sistematika pendaftaran hingga regulasinya dibuat semudah mungkin agar calon maupun peserta pelatihan dapat terbantu dan merasakan keuntungannya. 

Ke depan beberapa aplikasi lain, seperti integrasi pengembangan kompetensi (e-HRD), Widyaiswara (WI) Center, notifikasi peserta yang terintegrasi dengan e-HRM, akan dikembangkan.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi SDM pengelola aplikasi (admin) dan meningkatkan disiplin SDM PUPR dalam pembaharuan data di lingkungan BPSDM sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam melayani publik.

Selain menerima arahan terkait fitur-fitur terbaru pada website BPSDM, para peserta diskusi juga mendapatkan pendampingan mengenai tata cara pengisian e-training hingga e-PPID, dimana berkaitan dengan kompetisi website dan pemeringkatan PPID yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Sekretariat BPSDM PUPR, Nieke Permanik, yang memberikan pendampingan kepada peserta, mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan adan publik lainnya, serta segala hal yang berkaitan dengan kepercayaan publik, karena untuk membangun kepercayaan publik, terutama terhadap kinerja pemerintah, dirasa tidak mudah. (Datin)