Surabaya (4/11) - Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Inti Satker bidang jalan dan jembatan yang berkompeten, juga dalam upaya mengubah paradigma SDM Inti Satker yang selama ini buruk menjadi lebih baik, serta memperbaiki tata kelola proses pelaksanaan pengelolaan pengendalian proyek agar lebih cepat dan akuntabel dengan pemahaman yang baru, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan pelatihan PISK bidang jalan dan jembatan di Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya, Senin (4/11).

Kapusdiklat Jalan Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur wilayah, Thomas Setiabudi Aden, dalam sambutan pembukaannya mengemukakan aparat penegak hukum dan pemeriksa tengah menyoroti pelaksanaan proyek, sebagai salah satu sektor yang diduga rawan terjadi korupsi. Sekarang ini tengah terjadi pergeseran modus-modus korupsi. Kalau sebelumnya dilakukan dengan rekanan, praktik korupsi saat ini dilakukan dengan merencanakan pembangunan infrastruktur yang bukan menjadi prioritas yang bisa menjadi celah untuk korupsi, di mana dalam pelaksanaan proyek banyak dilakukan revisi kecil-kecil yang tidak memenuhi kriteria. Praktik-praktik seperti itu akan semakin kabur dan berkelindan pada paket anggaran yang besar, sebagaimana tengah ditangani Kementerian PUPR.

Akibat praktik-praktik korupsi tersebut kualitas layanan publik menjadi rendah dan tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, di samping disiplin etos kerja aparatur negara dan birokrasi pemerintahan juga rendah. Untuk itu perlu ada perubahan mindset serta mental para PISK untuk mencapai pemerintahan yang bersih.

Saat ini, teknologi juga telah berperan mengubah budaya kerja aparatur negara. Pengaturan jadwal dan waktu yang ketat menyebabkan tidak adanya lagi toleransi terhadap keterlambatan. Konsekuensinya, semua pihak yang terlibat harus mengubah budaya kerja mereka untuk disiplin memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan (konvensional) dan menggunakan teknologi dengan metode dan cara kerja yang memungkinkan pelaksanaan pekerjaan bisa lebih dipercepat. 

Dalam pembentukan calon PISK tersebut prinsipnya, adalah menciptakan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, efisien dalam penggunaan anggaran belanja negara, dan mempercepat pelaksanaan penyerapan. Untuk itu perlu pengetahuan keterampilan terhadap sistem dan prosedur serta perilaku yang berintegritas sebagai seorang leader di lapangan.

Pelatihan PISK bidang jalan dan jembatan merupakan pelatihan yang wajib ditempuh oleh PNS sebagai syarat menjadi PPK/Kasatker di unit organisasi Satker Ditjen Bina Marga. Pelatihan yang diprogramkan dengan e-learning tersebut dilaksanakan selama tujuh hari. (Balai Surabaya)