Bandung, 31 Juli 2025 — Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Indonesia Maju, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan webinar bertajuk “Menjawab Tantangan Baru Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan dalam RPJMN 2025–2029: Pemenuhan Indikator Kontribusi PDRB dan Indeks Kota Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kamis (31/07).

Webinar dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kementerian PU, Apri Artoto. Dalam sambutannya, Apri menegaskan bahwa pembangunan perkotaan merupakan salah satu prioritas nasional yang sangat strategis dalam RPJMN 2025–2029, terutama sebagai upaya menjawab tantangan urbanisasi dan memperkuat daya saing kota di masa depan.

“Kota adalah pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu, pembangunan perkotaan harus dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Apri.

Lebih lanjut, Apri memperkenalkan dua indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan perkotaan: Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota dan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB). Kedua indikator ini diharapkan mampu memperkuat perencanaan, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat transformasi kota menuju pembangunan yang tangguh dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2025–2029, ditetapkan target peningkatan kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional dari 44,35% menjadi 45,60%, serta kota non-metropolitan dari 7,47% menjadi 8,13%. Sementara itu, skor IKB wilayah metropolitan ditargetkan naik dari 44,81 menjadi 45,61, dan kota non-metropolitan dari 48,66 menjadi 49,86.

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber kunci lintas kementerian dan lembaga, antara lain:

Medrilzam, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan bahwa misi kedua dalam RPJPN 2025–2045 adalah transformasi ekonomi melalui penguatan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan. Ia menekankan pentingnya konektivitas antar kawasan serta perlunya kota yang inklusif, berkelanjutan, layak huni, dan berbudaya.

“Penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan kota menjadi kunci agar pembangunan dapat berlangsung secara optimal,” tuturnya.

Mangapul L. Nababan, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, mewakili Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), menekankan pentingnya infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah. Ia menggarisbawahi arahan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, terkait parameter utama PU-608, yakni ICOR < 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

-Deftrianov, Wakil Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, memaparkan sejumlah praktik baik (best practices) dalam pembangunan kota berkelanjutan yang telah diimplementasikan di wilayah Jakarta.

Webinar ini diikuti oleh ASN dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PU, perwakilan pemerintah daerah, serta masyarakat umum. Diharapkan melalui forum ini, terbangun pemahaman yang lebih komprehensif serta sinergi lintas sektor dalam menyikapi tantangan pembangunan perkotaan berkelanjutan ke depan.