Malang (12/12) - Seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus mempunyai terobosan dan inovasi sesuai tantangan saat ini agar kegiatan-kegiatan dilakukan saat ini dan kedepan sesuai dan bermanfaat bagi Kementerian PUPR serta bermanfaat di tingkat nasional, bahkan sesuai tuntutan global, tidak hanya menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasa atau business as usual.

Sehubungan dengan itu, Kepala BPSDM PUPR, Lolly Martina Martief, minta agar dalam penyusunan program 2020, selain harus memperhatikan organisasi yang akan berubah, target dalam dipa juga harus dilaksanakan. "Kelemahan kita adalah kurangnya perencanaan yang baik. Jangan copy paste dari kegiatan sebelumnya. Tolong proses dan kualitas kegiatan dijaga, misalnya penyelenggaraan pelatihan diperhatikan jumlah peserta, pengajar, dan lainnya. Tahun depan adalah tahun kompetisi, kalau ada peralihan dari struktural ke Jafung harus dihadapi. Harus siap mental dan modalnya," ujar Lolly saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BPSDM Tahun 2019 di Malang, Kamis (12/12).

Seperti diketahui, saat ini secara global masyarakat dihadapkan dengan adanya Global Mega Trend 2045, antara lain era revolusi industri 4.0, dengan berkembangnya teknologi big data, artificial intelligence atau internet of things. BPSDM dalam hal ini juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut.

Tantangan berikutnya, adalah salah satu Visi Indonesia 2020-2024, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Setelah infrastruktur, mulai 2019 Kementerian PUPR konsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia, yang dititikberatkan pada Vocational School, Vocational training dan manajemen talenta. Untuk itu peran BPSDM menjadi sangat penting.

BPSDM juga menghadapi tantangan untuk dapat mewujudkan SMART ASN PUPR, yaitu aparatur sipil negara yang berwawasan global, mengusai IT/digital, bahasa asing, daya networking tinggi yan lebih dikenal dengan iPROVE. 

Sebagai penyelenggara pengembangan SDM, yang salah satunya menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN, maka BPSDM juga harus mengetahui adanya tantangan, seperti tuntutan penguasaan teknologi yang sangat tinggi bagi ASN PUPR, transformasi digital yang berkembang sangat cepat, perubahan dari era comfort zone menjadi competitive zone, adanya talent war (persaingan tidak hanya internal Kementerian PUPR) serta pemerintahan yang harus responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Merespon kondisi tersebut BPSDM harus mempunyai strategi untuk meningkatkan kinerja layanan pengembangan SDM, sehingga outcome dari apa yang dilakukan oleh BPSDM dapat lebih terukur. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, paradigma pendidikan dan pelatihan (Diklat) harus diubah menjadi pengembangan kompetensi, dimana beberapa poin perlu ditransformasi. Bentuk pelatihan tidak hanya klasikal, tetapi juga harus dikembangkan bentuk pelatihN non-klasikal. Jalur pengembangan kompetensi juga tidak hanya pelatihan. Pusdiklat juga mengembangkan bentuk-bentuk lain, seperti coaching, mentoring, belajar mandiri melalui SIMANTU, dimana content menjadi tanggungjawab pusdiklat, magang, dan kunjungan lapangan atau on the job training (OJT). 

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber belajar tidak hanya widyaiswara, fasilitator atau praktisi, tetapi dengan memanfaatkan berbagai sumber lain seperti mengundang akademisi, maupun dosen tamu.

Pemanfaatan teknologi juga harus dioptimalkan, sehingga pembelajaran tidak hanya konvensional, tetapi yang inovatif dan efektif, seperti e-learning dan blended learning, dimana target BPSDM pada 2020 nanti 50 persen pelatihan sudah blended dan full dengan e-learning. 

Perubahan paradigma lainnya, sesuai tuntutan UU No. 5/2014 tentang ASN, adalah dengan mengubah orientasi dari kebutuhan institusi Kementerian PUPR menjadi orientasi kebutuhan nasional. Dalam pelaksanaan tugas BPSDM juga perlu mengevaluasi capaiannya secara berkala sebagai ukuran kinerja dari masing-masing unit kerja Pusat dan Balai, bahkan bila perlu sampai kinerja individu terukur. Lebih jauh lagi BPSDM harus mengevaluasi dampak atau manfaat dari apa yang sudah dikerjakannya selama ini. Evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan maupun kekurangan dari apa yang telah dikerjakan, sehingga bisa menjadi feedback untuk perbaikan pada periode yang akan datang. Pada kesempatan ini, seluruh Pusat dan Politeknik agar menyampaikan hasil evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan selama tahun ini dan tidak lupa pula evaluasi terhadap target BPSDM selama lima tahun (2015-2019). "Kita harus melihat apakah target-target kita sudah dan dapat tercapai sampai penghujung tahun ini, sehingga diharapkan pada akhir tahun anggaran 2019 target yang telah kita tetapkan dapat tercapai sesuai tujuan organisasi," ujar Lolly, seraya mengajak untuk selalu meningkatkan koordinasi antar-unit kerja Pusat, Balai, Setba, serta Politeknik dalam menyelenggarakan pengembangan SDM. "Setiap unit kerja di BPSDM mempunyai peran penting untuk berkontribusi dalam mendukung tercapainya mendukung tercapainya outcome organisasi," tandasnya.

Sementara, penilaian terhadap delapan balai diklat terbaik di seluruh Indonesia tercatat sbb: 

URUTAN BALAI TERBAIK

Penilaian Balai Diklat Terbaik Tahun 2019

Terbaik I                    : Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya

Terbaik II                   : Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

Terbaik III                  : Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta

Penilaian Ide Aktualisasi Latsar CPNS Terbaik Formasi 2018

Juara I                       : Saraya Eka Sharfina

Juara II                      : Bernath Marulitua Sinaga

Juara III                     : Mohammad Reza Permana

Juara Harapan I      : I Nyoman Yogi Mertawiasa

Juara Harapan II     : Sekar Dyah Kunasti

Juara Harapan III    : Ge Fitri Perdani

Penilaian Satuan Kerja Terbaik dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Terbaik I                  : Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta

Terbaik II                 : Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

Terbaik III                : Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung

Penilaian Keaktifan Kontributor SIMANTU

Teraktif I                 : Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta

Teraktif II                : Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung

Teraktif III               : Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya