Jakarta, 25 Agustus 2025 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Potensi dan Kompetensi pada Senin (25/8). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti 40 peserta secara luring dan 162 peserta secara daring, melibatkan pejabat serta pegawai di lingkungan BPSDM.

Acara dibuka oleh Kepala BPSDM, Apri Artoto, yang menekankan pentingnya pemahaman seluruh pegawai terhadap proses bisnis organisasi. “Semua Pusat Pengembangan Kompetensi harus memaparkan ilmunya ke seluruh pegawai BPSDM. Jangan sampai menjadi katak dalam tempurung. Pegawai BPSDM harus memahami semua proses bisnis agar mampu ditempatkan di manapun,” tegas Apri.

Sosialisasi ini membahas kebijakan pengelolaan talenta dan manajemen ASN berbasis sistem merit. Topik yang dipaparkan meliputi penilaian potensi dan kompetensi, pengelolaan kinerja dan karier, kepatuhan internal, serta manajemen risiko. Pusat Pengelolaan Talenta menjelaskan perkembangan asesmen kompetensi, di mana hingga 31 Juli 2025 tercatat 93,2% pegawai telah mengikuti asesmen melalui E-HRM. Metode yang digunakan meliputi full assessment center untuk jabatan strategis dan quick assessment untuk level pelaksana.

Selain itu, kegiatan turut menyoroti keterkaitan manajemen talenta dengan target strategis Kementerian PU dalam mewujudkan Asta Cita melalui strategi PU 608. Strategi ini menekankan efisiensi investasi infrastruktur dengan target ICOR di bawah 6, pengentasan kemiskinan hingga 0%, serta pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029.

Kepala BPSDM menegaskan, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang adaptif, kompeten, dan berintegritas.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah masukan, di antaranya kebutuhan inovasi dalam metode asesmen, penguatan kompetensi teknis jabatan fungsional, hingga pengelolaan risiko internal. Usulan strategis yang muncul meliputi penguatan koordinasi antar-pusat serta percepatan sosialisasi strategi PU 608 ke seluruh unit pelaksana teknis.