Jakarta (3/10) – Belajar dari keberhasilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam meraih penghargaan BKN Award 2019 dan KASN 2019 atas keberhasilannya menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan predikat Sangat Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maka Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengadakan studi banding (benchmarking) ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR). 

Kepala BPSDM, Lolly Martina Martief, dalam uraiannya di depan delegasi BSN di Kantor PUPR, Jakarta, Kamis (3/10) menjelaskan sebelum 2015 BPSDM merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Jadi BPSDM sudah didesain untuk memenuhi Sistem Merit, dimana di dalam badan tersebut terdapat Sekretariat Badan yang dipimpin K.M. Arsyad, dan Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, yang dipimpin Dodi Krispratmadi, dengan tugas melakukan penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja. 

Keseluruhan kinerja yang sudah dilakukan oleh unit organisasi datanya selanjutnya akan ditata oleh Pusat 1. Selain itu, Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja juga menilai kompetensi untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk talent pool, menghasilkan suksesor, atau hanya profiling. Sedangkan untuk kebutuhan rotasi atau mutasi, ASN akan mengikuti penilaian terlebih dulu. Jabatan yang dimaksud idealnya tidak hanya untuk pejabat struktural, tetapi juga pejabat fungsional yang akan mengikuti inpassing. Kemudian hasil lainnya, adalah gap kompetensi yang akan diteruskan oleh Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang mengurusi kompetensi manajerial, dimana pelaksananya adalah balai-balai diklat PUPR yang tersebar di sembilan lokasi, masing-masing di Bandung, Jakarta, Yogya, Surabaya, Banjarmasin, Medan, Sulawesi Selatan, Papua, dan ada Balai Uji Coba. Jadi, Balai Uji Coba awalnya untuk mengujicobakan modul-modul yang belum digunakan untuk pelatihan reguler. "Ini konsentrasinya ke pengembangan kompetensi, jadi hasil dari assessment itu ada gap kompetensi, kemudian diminta untuk mengikuti diklat. Siklusnya seperti itu”, terang Lolly.

Secara garis besar Kementerian PUPR terdiri atas Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Di bawah Sekretariat Jenderal terdapat Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Sebelumnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) jadi satu dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Namun Penataan Ruang sekarang sudah memisahkan diri. Berbeda dengan Penataan Ruang, output BPIW menghasilkan integrated infrastructure planning, perencanaan pemrograman wilayah.

Di bawah Sekjen selanjutnya, adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) serta Ditjen Bina Konstruksi, yang mempunyai rugas agak mirip dengan BPSDM. Hanya saja kalau BPSDM fokus pada pengembangan ASN, maka Ditjen Konstruksi fokus pada pengembangan kompetensi di bidang konstruksi, dengan target group jasa konstruksi, yang mencakup kontraktor, konsultan, tenaga kerja konstruksi. 

Sudah menjadi isu nasional, bahwa level Eselon II Balitbang nantinya akan digabung dengan direktorat jenderal. Sebagai contoh, Puslitbang Air akan digabung ke Ditjen SDA, Puslitbang Jalan dan Jembatan digabung ke Ditjen Bina Marga, Puslitbang Permukiman dimasukkan ke Ditjen Cipta Karya atau Direktorat Penyediaan Perumahan. Untuk itu akan dirumuskan terlebih dulu.

Lebih lanjut Lolly menjelaskaj, rancang kebutuhan program diklat tidak hanya dilihat dari gap kompetensi, tetapi juga berasal dari jemput bola dalam kaitannya dengan kebutuhan unit organisasi (ditjen-ditjen). 

Dalam kaitannya dengan jabatan fungsional, Kementerian PUPR memiliki dua bidang, yakni jafung bidang ke-PUPR-an dan non-PUPR. Jafung non-PUPR, seperti perencana, arsiparis, dsb, juga harus diurus.

Pada kesempatan yang sama, Lolly menjelaskan adanya role sharing antara (Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana) BKO dengan BPSDM. Kalau BKO lebih dititikberatkan pada administrasi kepegawaian, yang dimulai dari perencanaan kepegawaian, rekrutmen, penempatan, penugasan, rotasi, mutasi, reward (pegawai teladan, pelaksana aset terbaik dll) and punishment. Sedangkan BPSDM lebih menitikberatkan pada pengembangan kompetensi, manajemen karier, dan manajemen kinerja . "Tetapi karena ada kompetensi social culture, maka kita tidak akan berhasil hanya dari kompetensi manajerial dan teknis, mencakup karakter, perilaku, kode etik, dan nilai-nilai yang sesuai dengan akhlakkul kharimah. Seperti pendidikan karakter ini, dimulai dari penerimaan CPNS, dan terus sampai menjabat”, papar Lolly, seraya menambahkan pelaksanaan Sistem Merit memiliki proses yang cukup panjang. Hal tersebut selalu menjadi bahasannya hingga menghasilkan yang terbaik. Namun yang utama, adalah komitmen pimpinan atas, yakni Menteri PUPR dan semua pejabat tinggi, madya, pratama, dst. "Karena kalau komitmennya tidak berjenjang tidak akan terjadi, sebab harus dirumuskan bersama. Karena sudah terjalin komitmen, maka harus terjadi hubungan simbiosis mutualisme, team work yang baik antara BKO dan BPSDM. Ini tidak mudah," sambung Lolly, yang minta seluruh pejabat di BPSDM mengikuti pelatihan yang bersertifikat SKKNI di bidang SDM, seperti Eselon II di level manajer SDM. BPSDM juga bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) selain juga dengan pelaksanaan diklat tentang pembuatan modul. 

Benchmarking BSN ke BPSDM PUPR ditutup dengan sesi diskusi dengan Sekretaris BPSDM, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Pusdiklat JP3IW, serta pejabat administrator dan pengawas di BPSDM PUPR. (Datin)