Surabaya (30/1) - Perlu pengawasan untuk mengendalikan mutu dalam proyek konstruksi pemerintahan, termasuk pada pembangunan jaringan irigasi, karena pengguna jasa maupun penyedia jasa seringkali mengabaikan adanya penyimpangan prosedur pekerjaan dan pembengkakan biaya maupun waktu, dengan harapan mutu akhir produk dapat tercapai. Demikian sambutan Kepala Pusdiklat Sumber Daya Air (SDA) dan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibacakan oleh Kepala Bidang Teknik dan materi konstruksi, Alfet Bahari, pada pembukaan Pelatihan Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi Tahun 2020 di Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya, Kamis (30/1).

Dijelaskan, seringkali mutu suatu pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah lebih banyak dilihat dari hasil akhir pekerjaan atau fungsi bangunan itu sendiri. Padahal tidak tercapainya mutu produk akhir dan tidak terpenuhinya fungsi bangunan berimplikasi pada hukum. Karena itu pelatihan Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi dilakukan untuk memberikan dasar keahlian aspek teknis pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan irigasi. 

Selanjutnya dikemukakan, selama pelaksanaan konstruksi banyak hal dan masalah yang timbul, baik teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut perlu dibahas dalam rapat-rapat internal dan eksternal, seperti rapat rutin, rapat koordinasi, maupun rapat khusus. 

Kontraktor sebagai pihak pertama yang melaksanakan pekerjaan, dengan itikad baik untuk menjaga nama baik perusahaan, tentu mengikuti semua ketentuan yang ada. Namun bila ada penyimpangan hal itu disebabkan oleh kelalian atau ketidaktahuan pelaksana/pekerja. Untuk itu konsultan bertugas meluruskannya, sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu, memenuhi mutu yang diminta, mendapat keuntungan yang wajar, dan mendapat citra perusahaan yang baik.

Dijelaskan, pengawasan atau supervisi dilakukan konsultan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sehari-hari, sehingga hasil pekerjaan bisa benar-benar dilaksanakan sesuai dengan gambar dan memenuhi spesifikasi dilakukan oleh konsultan supervisi. Tugas konsultan supervisi dalam hal ini sangat penting, karena harus bisa mengarahkan kontraktor agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai metode kerja dan menerapkan prosedur dan standar serta semua ketentuan yang ada dalam spesifikasi. Selanjutnya petugas pengawasan mutu, yang juga sebagai pemakai hasil proyek, juga berperan penting, meski sifatnya tidak langsung. Ini karena pengawas mutu berhak mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan pengerjaan proyek dinilai/dianggap ada penyimpangan. 

Pelatihan Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi sendiri dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pengendalian mutu konstruksi pada proyek pembangunan jaringan irigasi serta untuk mengetahui bagaimana kinerja penerapan pengendalian mutu pada proyek pembangunan jaringan irigasi. Metode yang dilakukan untuk menganalisa menggunakan analisa terhadap kinerja pengendalian mutu konstruksi. Dari hasil analisa diperoleh dasar-dasar pengendalian mutu yang nantinya akan disampaikan pengawas mutu kepada kontraktor maupun konsultan.

Dengan mengikuti pelatihan Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi para peserta nantinya diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan pemahaman dasar terkait Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi dengan baik. (Balai Surabaya)