Jakarta, 29 Juli 2022 - Salah satu agenda prioritas Presiden Jokowi adalah Penyederhanaan Birokrasi menjadi 2 layer, dengan penekanan pada jabatan fungsional yang sifatnya keahlian dengan harapan organisasi menjadi lebih efektif serta optimal.

Dampak penyederhanaan birokrasi tersebut antara lain adalah pengurangan jumlah pejabat struktural, sebagai contoh di Kementerian PUPR, pejabat pengawas yang sebelumnya berjumlah 1297 jabatan disederhanakan menjadi 540 jabatan, atau tersisa sekitar 40% saja. Untuk optimalisasi kinerja pengawas BPSDM melalui Pusat Pengembangan Talenta menyelenggarakan Coaching Clinic  Pejabat Pengawas Gelombang I tahun 2022 yang dibuka secara resmi Jumat (29/7). 

Kepala Pusat Pengembangan Talenta Rudy Ridwan Effendi mengatakan,”Peserta Coaching Clinic pejabat pengawas ini merupakan orang terpilih, karena mengemban tugas sebagai pejabat struktural artinya bertanggungjawab untuk mewujudkan organisasi yang efektif juga harus dapat mengoptimalkan peran-peran jafung yang ada dalam lingkup kerjanya. Pejabat pengawas adalah salah satu jabatan strategis yang tentu saja perlu terlebih dahulu mengenali dirinya sendiri sebelum melakukan pengelolaan kepada orang lain”.

“Pemetaan potensi dan kompetensi sebagai langkah awal dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya dapat memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil tersebut. Dalam rangka pengembangan SDM dapat dilakukan salah satunya melalui Coaching Clinic. Asesor dan psikolog kompeten akan mendampingi peserta untuk menemukenali kekuatan-kekuatan yang dapat dipergunakan sebagai daya ungkit meningkatkan kinerja sekaligus menerima hal-hal yang belum memenuhi ekspektasi sebagai peluang pengembangan diri,” imbuh Rudy Ridwan Effendi. 

Metode pengembangan melalui Coaching Clinic didesain secara full daring untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Melalui kegiatan ini akan dibangun dan kembangkan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan Sistem Merit. 

Kegiatan Coaching Clinic Pengawas gelombang I tahun 2022 dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yang dilakukan secara daring diikuti  25 peserta pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian PUPR.