Indonesia saat ini sedang fokus dalam membangun infrastruktur, baik infrastruktur konektivitas, infrastruktur dasar/kebutuhan dasar maupun pariwisata. Pembangunan infrastruktur di segala bidang menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Ahli Angkatan I dan II yang dibuka Senin (27/09).

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen Moeh. Adam dalam sambutan pembukaan menyampaikan,”Sebagai instansi yang bertugas dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR dituntut untuk menyelenggarakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan secara tepat, guna menghasilkan infrastruktur yang andal dan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Anggaran yang sangat besar untuk penyelenggaraan infrastruktur yang diamanahkan kepada PUPR harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat”.

Moeh. Adam mengatakan,”Dengan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa, diharapkan penyelenggaraan infrastruktur dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kualitas infrastruktur yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam penentuan keberhasilan organisasi untuk mencapai sasaran kinerja nya. Dengan demikian, pengelolaan SDM yang terencana dan terarah mutlak diperlukan, terlebih lagi agar bisa menghadapi tantangan pembangunan saat ini dan kedepan. Hal ini sejalan juga dengan amanah Undang-undang yang menyatakan bahwa salah satu prinsip ASN sebagai profesi adalah berlandaskan pada kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya”.

Pejabat fungsional memiliki peran penting di seluruh instansi, salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai garda depan untuk menyaring, memilih serta menentukan penyedia jasa yang akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur

“Sesuai dengan perannya, pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai jenjangnya, sehingga benar- benar mampu melaksanakan pangadaan jasa konstruksi yang profesional. Selanjutnya, di tengah semangat dan harapan yang tinggi terhadap fungsi dan eksistensi pejabat fungsional khususnya Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan upaya pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional dimaksud sehingga memiliki daya saing, berkinerja tinggi dan mampu meningkatkan pelayanannya”, imbuh Moeh. Adam.

Peserta pelatihan berjumlah 50 orang peserta berasal dari berbagai unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, dengan pengajar adalah widyaiswara, pejabat struktural dan fungsional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pelatihan dilaksanakan secara distance learning dengan materi Pelatihan 30 jam pelajaran meliputi : Pembelajaran Mandiri (Self Learning) Building Learning Commitment – 11JP. Sedangkan Tatap Muka Via Zoom meliputi :Building Learning Commitment; Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Kebijakan Jabatan Fungsional PPBJ; Budaya Kerja; Tata Kelola Pengembangan UKPBJ; Pengembangan Profesi PBJ (Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah); Penilaian Angka Kredit .