Jakarta, 1 September 2022 – Diperlukan tenaga konstruksi yang kompeten dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) berupaya mendukung hal tersebut dengan mengadakan Pelatihan Fungsional Pertama Pembina Jasa Konstruksi (PJK) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen secara tatap muka dan daring di Jakarta, Selasa (30/8). 

Saat membuka pelatihan secara resmi, Kepala Pusbangkom Manajemen, Moeh. Adam, menyampaikan, “Dengan sumber daya konstruksi yang andal, kualitas pembangunan infrastruktur akan terlaksana secara optimal.” 

Adam melanjutkan bahwa SDM merupakan bagian penting dari sumber daya konstruksi, khususnya Pejabat Fungional (Jafung). Bapak Menteri PUPR pun sering mengingatkan bahwa Jafung memiliki peran penting sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur.  Sehingga menguasai kompetensi yang dibutuhkan sesuai jenjangnya pun menjadi keharusan bagi para Jafung PJK. 

Selain itu, para Jafung juga wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional paling lama 3 tahun setelah diangkat menjadi Jafung. Hal tersebut diamanahkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 13 Tahun 2019. 

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta sebagai penyelenggara akan menggelar pelatihan ini hingga 8 September mendatang. Sebanyak 29 orang peserta pun telah siap menjalani 46 Jam Pelajaran (JP) materi yang akan dipaparkan secara daring hingga 1 September dan tatap muka mulai 5 s.d 8 September. 

Para pengajar merupakan Pejabat Struktural dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Materi-materi yang akan dipaparkan yaitu, Core Values BERAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-Dasar Manajemen Risiko; Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jafung PJK; Kinerja Jaatan Fungsional; Penyusunan Rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); Penyusunan dan Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK); Seminar; dan Sistem Informasi Manajemen Motor Penggerak (SI-MENTOR) PUPR.