Jakarta, 20 Agustus 2025 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum menerima kunjungan audiensi dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu (20/8) di Jakarta. Pertemuan ini membahas strategi penguatan program akreditasi pelatihan teknis bidang pekerjaan umum sebagai upaya peningkatan kualitas SDM di daerah.

Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, Data, dan Teknologi Informasi BPSDM PU, Djadjat Djatnika, membuka pertemuan dengan memaparkan profil pelatihan BPSDM PU, status akreditasi sejumlah balai, serta standar minimal peserta pelatihan. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem KLOP dan Sibangkoman sebagai instrumen pemantauan pelatihan berbasis digital.

Mewakili BPSDM Sulawesi Tenggara, Penelaah Teknis Kebijakan, Jamaruddin menyampaikan tujuan kunjungan adalah memperoleh masukan teknis mengenai proses akreditasi sekaligus meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan di daerah. Ia menuturkan, kebutuhan pelatihan di kabupaten/kota masih tinggi, namun kerap terkendala keterbatasan sarana, jumlah peserta, dan ketersediaan materi.

Hal senada diungkapkan Andy Sophian, Pengadministrasi Perkantoran BPSDM Sulawesi Tenggara, yang menekankan tingginya antusiasme masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai peluang besar sekaligus tantangan dalam penguasaan teknologi bidang pekerjaan umum. Menurutnya, dukungan akreditasi dari BPSDM PU menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas pelatihan di tingkat daerah.

Diskusi dilanjutkan dengan paparan teknis oleh Ketua Tim Kerja Sama, Dwi Rini Hartati terkait mekanisme penyelenggaraan pelatihan, baik reguler, kerja sama, maupun e-learning. Ia menegaskan, akreditasi bertujuan meningkatkan mutu, kelayakan, sekaligus memberi ruang bagi BPSDM provinsi untuk lebih mandiri dalam menyelenggarakan pelatihan.

Sementara itu, Ketua Tim Data dan Teknologi Informasi, Faishal Ilham menjelaskan pengembangan sistem KLOP, yang mengintegrasikan Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS). Sistem ini diluncurkan pada 9 Desember 2024 sebagai platform terpadu untuk pelatihan berbasis digital.

Menutup pertemuan, Djadjat Djatnika menegaskan pentingnya tindak lanjut pasca-pelatihan agar hasil akreditasi tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kompetensi SDM bidang pekerjaan umum.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi BPSDM Sulawesi Tenggara untuk segera memperoleh akreditasi, menyusul BPSDM provinsi lain yang lebih dahulu terakreditasi, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.