16 NOVEMBER 2025

|

16:39 WIB

BPSDM PU SIAPKAN ASN ANDAL DAN VISIONER LEWAT PELATIHAN PERENCANAAN ANGGARAN

10 November 2025  /   BPSDM Kementerian PU       66

Palembang, 10 November 2025 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PU Wilayah II Palembang menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan Anggaran secara distance learning pada Senin (10/11).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen yang diwakili oleh Kepala Bidang Manajemen Umum dan Konstruksi, FX. Hermawan Kusumartono. Dalam sambutannya, FX. Hermawan menegaskan bahwa perencanaan anggaran merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Perencanaan bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan alat strategis untuk memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar FX. Hermawan.

Ia menambahkan bahwa mandat besar Kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur berkualitas hanya dapat terwujud jika ASN memiliki kemampuan yang kuat dalam perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil (output dan outcome).

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai siklus dan mekanisme perencanaan serta penganggaran pemerintah, sekaligus menjawab berbagai tantangan di lapangan seperti kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan riil.

Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu Sertifikasi Penyusun RKA yang dilakukan secara e-learning melalui Kementerian Keuangan Learning Centre pada 31 Oktober– 6 November 2025, dan Pelatihan Perencanaan Anggaran secara distance learning pada 10–19 November 2025.

Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan ini dengan total 46 Jam Pelajaran (JP).

Melalui pelatihan ini, BPSDM Kementerian PU berkomitmen untuk mencetak ASN perencana anggaran yang andal, visioner, dan adaptif, yang mampu mengintegrasikan kebijakan, rencana, dan pembiayaan secara tepat guna guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.