Bandung, 20 Agustus 2025 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat komitmen antikorupsi melalui penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2025. Kegiatan yang berlangsung pada 19–20 Agustus 2025 di Bandung ini bertujuan menanamkan budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Pelatihan diikuti oleh seluruh pegawai dan mitra penyedia jasa sebagai bagian dari upaya sistematis menciptakan lingkungan kerja yang bebas praktik penyuapan.

Acara dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Sjofva Rosliansjah. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah nyata untuk membangun sistem kerja yang berintegritas.

“Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis sekaligus titik rawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, pelatihan ini penting untuk memperkuat kompetensi SDM, sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang sehat, produktif, dan berintegritas,” ujar Sjofva.

Pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa, yang menekankan peningkatan kapasitas SDM dalam mengidentifikasi serta memitigasi risiko penyimpangan.

2. SNI ISO 37001:2025, standar internasional yang memberikan panduan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan.

Kegiatan menghadirkan narasumber Ir. Dewi Permata Hati, MM, CST, dengan fokus materi pada prinsip dasar anti penyuapan, identifikasi risiko, mekanisme pengendalian dan pelaporan, serta tanggung jawab bersama dalam penerapan SMAP.

Pada penutupan acara, Kepala Bagian Umum, Program, dan Tata Usaha, Indra Gunawan, menegaskan bahwa penerapan SMAP SNI ISO 37001:2025 merupakan pilar penting untuk menjaga reputasi, kepercayaan publik, sekaligus keberlanjutan organisasi.

Pelatihan ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan internal BPSDM PU dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berintegritas.