Jakarta, 4 Februari 2020 - Besarnya kepercayaan pemerintah, dengan memberikan amanah dana APBN sebesar Rp120,21 triliun untuk membangun infrastruktur, menuntut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk terus meningkatkan kompetensi serta terus mengedepankan integritas, dimana untuk menunjang Agenda Prioritas Presiden pada lima tahun ke depan perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan kompeten. 

Pernyataan di atas dikemukakan oleh Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sugiyartanto saat membuka Penilaian Potensi dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara di Balai Penilaian Kompetensi Jakarta, Senin (4/3)

Selanjutnya Sugiyartanto mengatakan, Kementerian PUPR harus memiliki: Pegawai yang berintegritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner dan Etika – Akhlakul Karimah (iProVe), yang dilengkapi dengan sistem pengukuran kompetensi yang fair atau objektif; Transformasi Indonesia 4.0 yang memberikan tantangan sekaligus peluang untuk melakukan kreasi dan inovasi yang bertitik berat pada smart products dan smart services; Penataan jabatan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional, maupun jabatan kesatkeran, yang berbasis kompetensi melalui pemetaan atau seleksi potensi dan kompetensi, dimana hasilnya dapat dijadikan dasar pengembangan karier sesuai dengan pola karier berbasis Sistem Merit.

ASN PUPR harus mampu beralih dari comfort zone menuju competitive zone, menguasai IT digital, dan adaptif terhadap setiap perubahan. Pelaksanaan tugas tidak bisa lagi dengan cara yang biasa saja tetapi sangat memerlukan berbagai inovasi baru serta mengembangkan tekhnologi dalam menemukan solusi sehingga target-target organisasi bisa tercapai dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur Indonesia. (Datin)