Di era pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan isu sentral yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. SDM yang profesional dan memiliki integritas akan memberikan nilai tambah bagi Organisasi dan Negara. Mengingat pentingnya peran SDM tersebut, adanya pengelolaan yang terencana dan terarah untuk mewujudkan SDM profesional mutlak diperlukan, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini. Oleh karena itu BPSDM melalui Bapekom PUPR Wilayah IX Jayapura menyelenggarakan kegiatan Diseminasi dan Identifikasi Kerjasama Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang PUPR pada Senin (5/12) di Sorong.

Sekretaris BPSDM Achmad Subki menyampaikan sambutannya,"Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk membuka kerjasama pelatihan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pemerintah daerah di wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam mendukung peningkatan SDM. Hal tersebut sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip ASN sebagai profesi adalah berlandaskan pada kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya."

"Sehingga ASN dalam menjalankan tugas dapat bekerja secara professional, akuntabel, dan bertanggung-jawab. Reformasi budaya kerja ASN ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi yakni ASN ber-akhlak, yang dalam Kementerian PUPR dikenal dengan insan i-prove. Dengan strategi-strategi ini diharapkan kedepan upaya pengembangan kompetensi akan tetap dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan aparatur yang terampil dan profesional dalam mendukung pembangunan Indonesia,"tegas Achmad Subki.

Dalam diseminasi, terdapat usulan pelatihan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah di Papua Barat diantaranya pelatihan hukum kontrak konstruksi, pelatihan pengelola teknis bangunan gedung negara, dan pelatihan teknis bidang PUPR.

Adapun kegiatan diselenggarakan selama 2 (dua) hari mulai dari Senin 05 s.d Selasa 06 Desember 2022 dengan 30 peserta yang terdiri dari dari Setba dan Bapekom di BPSDM; Dinas Kabupaten Raja Ampat; Dinas PUPR Kota Sorong; Dinas PUPR Provinsi Papua Barat; Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua Barat; Balai Wilayah Sungai Papua Barat.