Jakarta, 23 Agustus 2024 – Kementerian PUPR telah melakukan reformasi organisasi pada unit pengadaan barang/jasa, sehingga mampu berdiri sendiri terlepas dari pelaksana atau pemilik barang/jasa yang diadakan. Tujuannya yaitu agar proses pengadaan tersebut menjadi independen dan dijamin akuntabilitasnya. Hal ini diperkuat juga dengan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2022 yang mengamanatkan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi bagi ASN Kementerian PUPR.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPSDM melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen mengadakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C (PBJP Level 2) di Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah III Jakarta, Jumat lalu (23/8).

“Penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan konstruksi berkelanjutan dengan 3 (tiga) pilar dasar, yaitu layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga pelestarian lingkungan, serta mengurangi disparitas sosial masyarakat,” jelas Haris Marzuki Susila, selaku Plt. Kepala Bapekom PUPR III Jakarta saat membuka acara. Haris mengatakan bahwa tujuan pelatihan ini adalah agar peserta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai PPK dalam mengelola PBJP.

PPK, pokja, maupun pejabat pengadaan yang berkompeten dan berintegritas sangat penting kedudukannya, sehingga perlu dikembangkan kompetensinya tidak hanya pada level-1, namun juga hingga level berikutnya. Haris menambahkan, “Pelatihan ini merupakan wujud pengembangan kompetensi sebagai modal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bidang PBJP secara profesional.”

Pelatihan ini dilaksanakan dengan pola blended learning dan berjumlah 45 jam pelajaran. Waktu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 23 Agustus s.d. 10 September 2024, dan diikuti sebanyak 27 orang peserta. Sedangkan tenaga pengajar atau narasumber pelatihan ini berasal dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian PUPR.