|

BERITA TERKINI


  • Kamis , 19 Oktober 2017
    Tata pemerintahan yang baik, sangat erat kaitannya dengan reformasi birokrasi, penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, perubahan mind-set dan culture-set, serta perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, menjadi lebih produktif, efisien dan efektif. Salah satu penopang reformasi birokrasi adalah terciptanya sistem Hukum yang baik, meliputi sistem pelembagaan dan pengorganisasian. Dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, keberadaan hukum kontrak sangatlah penting.
    Selengkapnya
  • Rabu , 18 Oktober 2017
    Jakarta (17/10) - Diklat Kepemimpinan Tk. III pada Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta resmi ditutup pada tanggal 14 Oktober 2017 oleh Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional (Menjafung) - Nicodemus Daud, Penutupan Diklat dihadiri oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta - Yayak Rukiyana, Seksi Penyelenggara – Kristo Putranto.  Diklat Kepemimpinan Tk.III ini diikuti oleh 30 orang peserta dan 5 peserta mendapat predikat sangat memuaskan,dengan 3 orang
    Selengkapnya
  • Selasa , 17 Oktober 2017
    Medan (17/10) - Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan membuka tiga diklat sekaligus di tiga kota. Diklat Teknis Laboratorium Bidang Bahan dan Beton Tingkat Terampil Pelaksana yang dilaksanakan di Kampus Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan – Moeh. Adam. Diklat ini akan dilaksanakan selama 10 hari dimulai dari tanggal 16 – 25 Oktober 2017 yang diikuti sebanyak 20 orang peserta. Sambutan oleh Kepala Balai Diklat Wilayah I
    Selengkapnya
  • Senin , 16 Oktober 2017
    Bandung (16/10)- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan visi “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”, terus berupaya untuk menyelenggarakan Infrastruktur PUPR yang handal dan bermanfaat, dimana salah satunya untuk mencapai kriteria kehandalan dan kebermanfaatan suatu infrastruktur PUPR adalah adanya infrastruktur yang berkualitas yang terbangun melalui proses konstruksi yang
    Selengkapnya
  • Senin , 16 Oktober 2017
    Bekasi (16/10) – Sesuai surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017, maka diadakan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Komprehensif selama tiga hari dari tanggal 16-18 Oktober 2017. Laporan Keuangan Kementerian disusun secara berjenjang dari Satuan Kerja, Wilayah dan Eselon I, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai unit eselon I juga mempunyai kewajiban yang sama. Peserta kegiatan ini adalah para petugas yang menangani
    Selengkapnya
  • Senin , 16 Oktober 2017
    Makassar, (16/10) - Diklat Penanganan Longsoran pada Struktur Jalan serta DIklat Perencanaan Pantai merupakan Diklat Teknis yang telah dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR yang mengacu pada standar kompetensi yang dibutuhkan dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas di bidang PUPR. Banyaknya materi yang diberikan dalam kurun waktu diklat diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan juga menambah keterampilan sebagai bekal dalam melaksanakan
    Selengkapnya