Jakarta, 29 Mei 2026 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah III Jakarta resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara blended learning pada Jumat (29/05).

Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2026 diselenggarakan sebagai upaya membekali pejabat administrator dengan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja guna memperkuat kompetensi manajerial serta mewujudkan akuntabilitas jabatan administrator di lingkungan Kementerian PU.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kementerian PU, Bisma Staniarto. Dalam sambutannya, Bisma menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi manajerial melalui PKA menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan pejabat administrator agar mampu menjawab tantangan organisasi yang semakin dinamis.

“Pelatihan ini dirancang untuk membentuk pemimpin yang mampu mengelola organisasi secara efektif, memastikan tercapainya target kinerja, serta mendorong terwujudnya budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi hasil,” ujar Bisma.

Lebih lanjut, Bisma berharap melalui pelatihan tersebut akan lahir pemimpin administrator yang agile, adaptif, dan berdaya saing, serta mampu menggerakkan organisasi menuju kinerja yang lebih baik dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

PKA Tahun 2026 dilaksanakan melalui metode pembelajaran blended learning selama 908 jam pelajaran, yang berlangsung mulai 16 April hingga 9 September 2026. Proses pembelajaran terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pembelajaran mandiri melalui Massive Open Online Course (MOOC), distance learning, pembelajaran klasikal, serta aktualisasi melalui proyek perubahan di unit kerja masing-masing peserta.

Pelatihan diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai unit organisasi di lingkungan Kementerian PU.

Melalui penyelenggaraan PKA Tahun 2026, BPSDM Kementerian PU terus menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan kompetensi ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas, guna mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.