Yogyakarta, – Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum (Bapekom PU) Wilayah V Yogyakarta menggelar Rapat Pembahasan Reviu Peta Proses Bisnis BPSDM sekaligus monitoring pengisian dokumen bukti dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI) serta updating Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Utara Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta ini dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, Ibu Nurwi Herlinawati, S.E., M.Eng., dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta tim terkait di lingkungan Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta.
Dalam sambutannya saat membuka acara, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah V Yogyakarta, Bapak Muhammad Nizar, S.E., M.T., menegaskan pentingnya sinergi dan percepatan penyelesaian tiga agenda strategis tersebut. Beliau menyampaikan bahwa reviu peta proses bisnis, pemenuhan dokumen Zona Integritas, dan pembaruan SOP merupakan fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah konkret kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Saya mengapresiasi kehadiran dan dedikasi seluruh tim yang telah bekerja keras, terutama dalam mempersiapkan dokumen bukti dukung LKE ZI. Mari kita tuntaskan semua agenda ini dengan penuh tanggung jawab, karena keberhasilan kita akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Muhammad Nizar.
Rapat yang dipimpin oleh Nurwi Herlinawati, S.E., M.Eng., selaku Ketua Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, merumuskan sejumlah poin penting dalam tiga agenda utama yaitu:
1.Reviu Peta Proses Bisnis BPSDM, Sesuai dengan arahan dari Sekretariat BPSDM, Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta diberikan waktu hingga 27 Februari 2026 untuk memberikan masukan strategis terhadap penyempurnaan Peta Proses Bisnis di lingkungan BPSDM. Hal ini dilakukan untuk memastikan alur kerja dan pelayanan pengembangan kompetensi semakin efektif dan efisien.
2. Monitoring Pengisian Dokumen Bukti Dukung LKE ZI, Sebagai bagian dari upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), rapat memonitor progres pengunggahan bukti dukung ZI. Seluruh area perubahan, mulai dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, hingga Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, dilaporkan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Inovasi-inovasi seperti pengembangan dashboard pengembangan kompetensi juga menjadi sorotan penting dalam upaya digitalisasi pelayanan.
3. Updating SOP Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta, Menindaklanjuti perubahan nomenklatur dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sejumlah SOP eksisting direvisi dan SOP baru disusun. Fokus utama pembaruan SOP meliputi tata kelola barang persediaan, penyelenggaraan pelatihan, serta penyebarluasan informasi, dengan target penyelesaian unggah dokumen pada 26 Februari 2026.
Rapat juga menyoroti hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko (MR) di lingkungan BPSDM, di mana Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta menempati peringkat ke-7 dari 10 UPT dengan nilai 80,59. Sebagai langkah tindak lanjut, balai berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan yang ada, termasuk penyelesaian aset tanah, guna meningkatkan kualitas manajemen risiko ke depannya.
Ke depan, Bapekom PU Wilayah V Yogyakarta juga akan mengintegrasikan agenda Zona Integritas, Manajemen Risiko, dan SAKIP dalam setiap Rapat Triwulan untuk memastikan ketiga pilar reformasi birokrasi ini berjalan beriringan dan saling memperkuat.