Perkuat Tata Kelola Dan Budaya Integritas, Bapekom PU Wilayah IV Bandung Gelar Refreshment SMAP, Manajemen Risiko Dan Penandatanganan Pakta Integritas
Bandung, 21 Agustus 2026 – Dalam upaya berkesinambungan meningkatkan integritas, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola organisasi menuju pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung menyelenggarakan kegiatan “Refreshment Penerapan Manajemen Anti Penyuapan dan Pemahaman Manajemen Risiko serta Reviu Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025”.
Kegiatan menghadirkan Tim Bidang Unit Kepatuhan Intern, Pusat Pengelolaan Talenta, dengan narasumber R. Belanto Hadiwido, S.T., M.Si., dan pendamping kegiatan Gema Sena Dewandaru, S.Tr.Kom. Rangkaian kegiatan diawali dengan penguatan komitmen bebas korupsi mmencakup awareness penerapan Manajemen Anti Penyuapan, dilanjutkan penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai dan mitra kerja. Langkah ini menegaskan tekad untuk menolak segala bentuk suap, pemerasan, perbuatan curang, maupun gratifikasi dalam setiap aktivitas layanan birokrasi dan pengadaan.
Dalam sambutannya, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung, Ero, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus memastikan proses bisnis dan pelaksanaan tugas berjalan secara efektif, transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan.
“Manajemen risiko harus menjadi bagian dari cara kita bekerja dan mengambil keputusan sehari-hari. Di balik setiap sasaran kerja selalu terdapat ketidakpastian. Begitu pula integritas, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh pegawai dan mitra kerja. Kenali risikonya, kendalikan risikonya, dan jangan pernah berkompromi dengan integritas”, tegas Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung.
Integritas menjadi Tanggung Jawab Bersama
Kegiatan ini juga memberikan penguatan mengenai Manajemen Anti Penyusapan yang diarahkan untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan secara terstruktur dan sistematis melalui pendekatan Plan, Do, Check, Act. Ditekankan juga pentingnya komitmen pimpinan, risk assessment, due diligence, komunikasi serta monitoring dan evaluasi dalam memastikan sistem berjalan secara efektif.
Dalam konteks tersebut, integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat atau unit teretentu. Pegawai dan mitra kerja memiliki peran yang sama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik penyuapan, gratifikasi, konflik kepentingan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Komitmen tersebut sejalan dengan pembangunan Zona Integritas di Bapekom PU Wilayah IV Bandung untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan gratifikasi serta memberikan pelayanan prima.
Penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh pegawai dan mitra kerja menjadi salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut. Momentum ini tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan administratif, tetapi sebagai pernyataan bersama untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan hubungan kerja.
Manajemen Risiko untuk Mencegah Gangguan terhadap Layanan
Selain integritas, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan pelayanan dan pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan secara efektif. Manajemen risiko merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko guna melindungi nilai organisasi. Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung menekankan bahwa manajemen risiko tidak boleh berhenti pada penyusunan daftar risiko dan dokumen administrasi. Risiko harus menjadi bagian dari cara organisasi bekerja dan mengambil keputusan. Dengan mengenali risiko sejak awal, memahami penyebab dan dampaknya, serta menentukan pengendalian yang tepat, organisasi dapat mengurangi potensi gangguan terhadap pencapaian tujuan dan kualitas layanan.
Pendekatan tersebut memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Risiko yang dapat menghambat penyelenggaraan layanan dapat diidentifikasi dan dikendalikan lebih awal. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat tidak langsung berupa layanan yang lebih andal, proses yang lebih tertib, serta pengelolaan sumber daya publik yang lebih akuntabel.
Dari Pengendalian Risiko Menuju Pelayanan yang Lebih Berkualitas
Salah satu inovasi yang diperkuat adalah Continuous Monitoring on Risk Control (CMRC), yaitu pemantauan berkelanjutan terhadap pengendalian risiko. CMRC dirancang untuk memperkuat peran dan tanggung jawab individu dalam pengendalian risiko serta memastikan pelaksanaan pengendalian dapat dipantau secara berkelanjutan.
Dengan inovasi tersebut, pengendalian tidak hanya dilakukan ketika evaluasi atau penilaian berlangsung, tetapi menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari. Setiap risiko dapat dipantau, responsnya dievaluasi, dan apabila pengendalian belum efektif, organisasi dapat melakukan perbaikan atau menambahakan pengendalian baru.
Bagi masyarakat, mekanisme ini penting karena kualitas pelayanan publik pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mencegah kesalahan, merespon permasalahan, dan melakukan perbaikan secara cepat dan berkelanjutan.
Kepala Bapekom PU Wilayah IV Bandung menyampaikan bahwa seluruh upaya tersebut harus bermuara pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Melalui penguatan Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, Bapekom PU Wilayah IV Bandung berkomitmen menjadikan tata kelola, integritas dan pengendalian risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih bersih, terpercaya, efektif dan berkualitas.
Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak hanya dirasakan oleh internal Balai, tetapi juga oleh masyarakat, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan yang menerima layanan Bapekom PU Wilayah IV Bandung. Penguatan tata kelola hari ini diharapkan menjadi fondasi bagi pelayanan publik yang semakin profesional dan dapat dipercaya di masa mendatang.
Kegiatan ditutup dengan pengumuman Pegawai Teladan Triwulan II sebagai bagian dari upaya memberikan apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan keteladanan, dedikasi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas dan mendukung penguatan budaya organisasi.
