Kementerian PU Buka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Siapkan Pemimpin Adaptif Untuk Perkuat Resiliensi Nasional Dan Daya Saing Global
Bandung, 23 April 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Kompetensi PU Wilayah IV Bandung resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VI Tahun 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara LAN RI, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN LAN RI, Asisten SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pejabat administrator, pengawas, fungsional, widyaiswara dan tamu undangan lainnya yang hadir baik secara luring maupun daring.
Program pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam mengembangkan pemimpin birokrasi pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mampu menghadapi tantangan pembangunan nasional, khususnya di bidang infrastruktur yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penyediaan fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan keberlanjutan lingkungan, berdampak pada sosial - ekonomi serta memiliki ketahanan terhadap berbagai risiko bencana.
Pelatihan akan berlangsung pada tanggal 23 April hingga 3 September 2026 secara Blended Learning dengan penyesuaian skenario sebanyak 923 Jam Pelajaran (JP). Sebanyak 32 peserta mengikuti pelatihan ini yang berasal dari berbagai instansi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Lembaga Administrasi Negara.
Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Wida Nurfaida, menegaskan bahwa di tengah dinamika global, disrupsi teknologi, perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana, birokrasi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga cepat membaca perubahan, mengantisipasi risiko, dan mengambil keputusan berbasis data.
“Pada era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), dan BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible) dan Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) 2025–2029, pendekatan konvensional dalam tata kelola pemerintahan tidak lagi memadai. Instansi diarahkan untuk fokus pada digital governance yang transformatif, kolaboratif, dan human-based untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia menuju Indonesia Emas 2045”, tegasnya.
Mengusung tema “Pengembangan Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Bangsa Mewujudkan Resiliensi Nasional dan Daya Saing Global” menekankan bahwa pentingnya kepemimpinan birokrasi yang tangkas menghadapi perubahan, mampu mendorong reformasi tata kelola, serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara LAN RI, Erna Irawati, menyampaikan bahwa dunia saat ini dikepung oleh krisis iklim yang eksponensial, ruang fiskal negara yang semakin terbatas, menuntut setiap rupiah yang diinvestasikan pada infrastruktur harus menghasilkan multiplier effect (efek ganda) yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi.
“Membangun infrastruktur di era ini tidak bisa lagi hanya menggunakan mindset seorang insinyur murni yang hanya berfokus pada volume beton dan tonase baja. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu mengorkestrasi ekosistem. Pemimpin yang memadukan keahlian engineering dengan kepekaan sosial, integritas tata kelola, dan kelincahan merespons krisis”, ujar Erna.
Pelatihan ini akan mendorong para peserta untuk menghasilkan kebijakan dan proyek perubahan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan publik, percepatan proses birokrasi, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi pelayanan berbasis digital. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan pemerintah yang lebih cepat, sederhana, dan responsif.
Selain itu, penguatan kepemimpinan adaptif diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional yang tangguh terhadap krisis ekonomi, bencana, dan tantangan global lainnya. Pemimpin birokrasi masa depan dituntut mampu membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar kebijakan publik lebih efektif serta tepat sasaran.
