Surabaya, 14 Juni 2023 – Perkembangan penyelenggaraan infrastruktur yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan peran pejabat fungsional analis kebijakan yang dapat memberikan arah kebijakan pembangunan infrastruktur strategis, inovatif, dan agile yang berdampak positif bagi seluruh elemen masyarakat. Guna terwujudnya kebijakan publik yang strategis, inovatif, agile dan berbasis bukti, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pengembangan Kompetensi PUPR (BAPEKOM) Wilayah VI Surabaya bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan Pelatihan Calon Analis Kebijakan Angkatan I secara daring, Rabu (14/6).

Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pembangunan infrastruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan diharapkan dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu perlu dibuat arah kebijakan strategis dan inovatif yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut, tidak terlepas dari peran pejabat fungsional analis kebijakan. Keberadaan pejabat fungsional analis kebijakan sangat penting karena keahliannya dibutuhkan mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan publik yang berdampak bagi masyarakat.

“Pejabat fungsional adalah engine atau mesin yang bertindak sebagai penggerak roda pembangunan, tidak hanya pejabat fungsional bidang PUPR saja, namun juga pejabat fungsional bidang Non PUPR,”ujar Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh. Adam saat membuka pelatihan secara resmi. Lebih lanjut Adam menyampaikan,“Semangat ini menandakan pejabat fungsional memiliki peran penting di seluruh instansi, salah satunya adalah jabatan fungsional analis kebijakan sebagai komponen penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia”.

Pelatihan Fungsional Calon Analisis Kebijakan Ahli Pertama ini dimaksudkan untuk mempersiapkan, membentuk, dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya para Calon Analis Kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Para peserta pelatihan akan dibekali materi pelatihan sebanyak 168 Jam Pelajaran (JP) yang disampaikan oleh Widyaiswara yang berasal dari para praktisi di bidang Lembaga Administrasi Negara. Diselenggarakan secara Distance Learning hingga 14 Juni 2023, pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari seluruh unit kerja di Lingkungan Kementerian PUPR dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Layanan.