Sebagai upaya Kementerian PUPR untuk mewujudkan infrastruktur jalan daerah yang mengedepankan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, maka Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) dan Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPSDM bekerjasama dengan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melaksanakan Training of Trainer (TOT) Forum Lalu Lintas Jalan (FLLAJ) pada Senin (8/5).

Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan Sari Satria Dwipayana, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mengucapkan rasa terima kasih kepada Kedutaan Australia dengan program KIAT yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan TOT dan juga apresiasi yang tinggi kepada BPSDM atas tersusun dan disahkannya Modul Pelatihan FLLAJ dalam pengelolaan jalan daerah yang dimanfaatkan sebagai bahan Training of Trainer.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011.

"Tujuan dibentuknya FLLAJ adalah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi, tujuan ini tidak sepenuhnya terlaksanakan karena pembentukan FLLAJ di beberapa daerah masih belum efektif karena tidak didukung oleh sistem yang mampu menjalankan tugas FLLAJ tersebut,”tegas Sari Satria Dwipayana.

Dari manfaat dan tujuan tersebut, maka dibentuk Pelatihan untuk Pelatih atau Training of Trainer (TOT) untuk mengembangkan kompetensi ASN pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan peran FLLAJ dalam melakukan koordinasi terkait program pembangunan penyelenggaraan infrastruktur jalan di masa yang akan datang. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari dimulai Senin 08 Mei 2023 sampai dengan Jumat 12 Mei 2023 di Hotel Grandhika Iskandarsyah dengan total peserta sebanyak 25 orang yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pengelolaan jalan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi/Kabupaten dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten.