Jakarta (27/11) - Berbagai pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diberikan secara terstruktur bertujuan untuk membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR bisa menjadi agen–agen perubahan, menjadi pemimpin PUPR yang akan meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Demikian sambutan Kapusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Thomas Setiabudi Aden, saat membuka Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar di Jakarta, Rabu (27/11).

Thomas selanjutnya mengatakan, pemberian pelatihan sangat penting, karena ASN PUPR mempunyai tanggungjawab yang sangat besar, mengingat jumlah personil tetap, tetapi pekerjaan/tanggungjawab meningkat berlipat-lipat. Sebagai gambaran, jumlah ASN PUPR saat ini lebih dari 23.000. Jumlah tersebut hampir sama dengan 10 tahun lalu, bahkan sekarang semakin menurun dan menurun. Sementara anggaran yang dikelola lebih dari Rp100 triliun.

"(Jadi) jumlahnya (pegawai) sama, anggarannya jauh lebih besar, tanggungjawab kita jauh lebih luas, apalagi dengan hadirnya PS-POP. Berarti kita harus mampu mengubah saudara-saudara, adek-adek sekalian menjadi superhero, karena anda punya beban tugas yang mungkin lima kali lebih besar," ujar Thomas, seraya mengatakan beban, anggaran, dan tanggungjawab yang jauh lebih besar menjadi lebih berat lagi dengan masyarakat yang semakin kritis. "Jadi saudara harus bekerja jauh lebih lebih baik, sehingga saya bilang kita ini superhero," tandasnya.

Thomas menambahkan, nantinya para ASN PUPR akan ditempatkan di 34 provinsi dalam rangka working traveling untuk bekerja, mencari pengalaman, serta mempelajari budaya Bangsa Indonesia.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan dan sesuai dengan Readiness Kriteria proses penanganan sekolah yang saat ini sedang dalam konstruksi sejumlah 1.936 unit, dimana sebanyak 1.513 unit akan selesai pada 2019 dan 423 unit akan selesai pada 2020. Sedangkan untuk penanganan Madrasah terdapat 194 unit, dimana 146 akan selesai pada 2019 dan 48 unit akan selesai pada 2020.

Paket pekerjaan fisik rehabilitasi/renovasi sekolah dan madrasah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Untuk dapat meningkatkan kompetensi teknis dan pengalaman, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan, evaluasi dan monitoring di bidang infrastruktur bagi CPNS formasi 2018, maka perlu dilakukan penugasan langsung ke lapangan. Selain itu penugasan tersebut dapat membantu PPK PS-POP dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi/renovasi sekolah dan madrasah. (Datin)