Bandung (20/12) – Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang rencananya akan dimulai pada April 2021 sejumlah perubahan akan diberlakukan dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lolly Martina Martief dalam sambutan pembukaan Lojakarya Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Konstruksi di Jakarta, Jumat (20/12) mengemukakan mulai 2020 Pusat Pendidikan dan Latihan (Diklat) akan berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi, kemudian Balai Diklat berubah menjadi Balai Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi. Perubahan juga akan terjadi di Pusat, dimana Diklat SDA dan Konstruksi menjadi Diklat SDA dan Cipta Karya. Hal ini sesuai dengan amanat Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang ingin mendekatkan hulu dengan hilir, dalam kaitannya dengan persoalan air baku. "Jadi di hulu ada SDA dan di hilir ada Cipta Karya. Ada harmonisasi tentang air baku," ujar Lolly, seraya menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya sebagai sarana silaturrahim secara substansi, namun juga menekankan mengenai metode delivery pelatihan ke peserta yang dapat menggunakan metode e-learning dan blended learning. Dengan begitu peran widyaiswara, praktisi, maupun para pejabat yang menyampaikan kebijakan dapat berdiskusi lebih lanjut atas kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan kualitas teknis dalam penyelenggaraan pelatihan.

Dalam lokakarya yang berlangsung selama tiga hari itu para peserta diminta semakin meningkatkan kesadaran akan penyelenggaraan kualitas pendidikan dan pelatihan, seperti senantiasa melakukan evaluasi pasca diklat guna melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelatihan selanjutnya. Lolly juga mengingatkan kepada para peserta untuk kerap mengambil sertifikasi, seperti Management of Training (MoT) sebab selain karena BPSDM PUPR sudah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pemerintah daerah pun telah sering mengajak kerjasama terkait pengembangan kompetensi melalui diklat.

Lebih lanjut Lolly menginginkan ada pembaharuan kurikulum dalam diklat. Sebagai contoh, pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) kedepan agar lebih praktis dan terkait dengan pekerjaan pengawasan, sehingga implementasinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi serta dalam materi operasi dan pemeliharaan irigasi ada terobosan baru dalam teknik pembelajaran. “Saya berharap tahun depan, adalah tahun perubahan, seperti pergeseran pejabat struktural ke fungsional. Selain itu bagi Pejabat Eselon IV sudah dipetakan kariernya. "Kita harus memiliki mental yang siap dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya pembinaan pada Jafung lebih spesifik kepada masing-masing pusdiklat, bukan terpusat di Pasar Jumat lagi”, pungkasnya. (Datin)Sederhanakan Birokrasi, Sejumlah Perubahan Diberlakukan Di Bidang Pengembangan SDM 

Bandung (20/12) – Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang rencananya akan dimulai pada April 2021 sejumlah perubahan akan diberlakukan dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lolly Martina Martief dalam sambutan pembukaan Lojakarya Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Konstruksi di Jakarta, Jumat (20/12) mengemukakan mulai 2020 Pusat Pendidikan dan Latihan (Diklat) akan berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi, kemudian Balai Diklat berubah menjadi Balai Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi. Perubahan juga akan terjadi di Pusat, dimana Diklat SDA dan Konstruksi menjadi Diklat SDA dan Cipta Karya. Hal ini sesuai dengan amanat Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang ingin mendekatkan hulu dengan hilir, dalam kaitannya dengan persoalan air baku. "Jadi di hulu ada SDA dan di hilir ada Cipta Karya. Ada harmonisasi tentang air baku," ujar Lolly, seraya menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya sebagai sarana silaturrahim secara substansi, namun juga menekankan mengenai metode delivery pelatihan ke peserta yang dapat menggunakan metode e-learning dan blended learning. Dengan begitu peran widyaiswara, praktisi, maupun para pejabat yang menyampaikan kebijakan dapat berdiskusi lebih lanjut atas kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan kualitas teknis dalam penyelenggaraan pelatihan.

Dalam lokakarya yang berlangsung selama tiga hari itu para peserta diminta semakin meningkatkan kesadaran akan penyelenggaraan kualitas pendidikan dan pelatihan, seperti senantiasa melakukan evaluasi pasca diklat guna melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelatihan selanjutnya. Lolly juga mengingatkan kepada para peserta untuk kerap mengambil sertifikasi, seperti Management of Training (MoT) sebab selain karena BPSDM PUPR sudah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pemerintah daerah pun telah sering mengajak kerjasama terkait pengembangan kompetensi melalui diklat.

Lebih lanjut Lolly menginginkan ada pembaharuan kurikulum dalam diklat. Sebagai contoh, pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) kedepan agar lebih praktis dan terkait dengan pekerjaan pengawasan, sehingga implementasinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi serta dalam materi operasi dan pemeliharaan irigasi ada terobosan baru dalam teknik pembelajaran. “Saya berharap tahun depan, adalah tahun perubahan, seperti pergeseran pejabat struktural ke fungsional. Selain itu bagi Pejabat Eselon IV sudah dipetakan kariernya. "Kita harus memiliki mental yang siap dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya pembinaan pada Jafung lebih spesifik kepada masing-masing pusdiklat, bukan terpusat di Pasar Jumat lagi”, pungkasnya. (Datin)