Banjarmasin, 3 November 2025 — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PU Wilayah VII Banjarmasin mengadakan Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Bidang Keuangan APBN Angkatan IV Tahun Anggaran 2025 secara distance learning pada Senin (3/11).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Rudy Ridwan Effendi, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional bidang keuangan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran harus dilakukan secara transparan dan tepat guna agar belanja pemerintah benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuannya,” ujar Rudy.

Rudy menegaskan bahwa sebagai salah satu kementerian dengan alokasi anggaran terbesar, Kementerian PU memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap tahap pembangunan infrastruktur berjalan sesuai peraturan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Oleh karena itu, para pejabat fungsional keuangan wajib memahami dan menerapkan regulasi pengelolaan anggaran secara tepat dalam pelaksanaan tugasnya.

Pelatihan yang berlangsung pada 3–7 November 2025 ini diikuti oleh 28 peserta dan mencakup total 29 jam pelajaran. Para peserta mendapatkan pembekalan terkait tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Fungsional Bidang Keuangan APBN, termasuk pemahaman regulasi terbaru, pengelolaan anggaran, serta penyusunan dan pelaporan keuangan.

Sejalan dengan dinamika kebijakan dan potensi perubahan regulasi pengelolaan keuangan di masa mendatang, pelatihan ini menjadi sarana penting bagi Pejabat Fungsional Keuangan APBN untuk terus meningkatkan kompetensi. Hal ini sejalan dengan komitmen BPSDM Kementerian PU dalam membentuk pejabat fungsional yang kompeten, profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan anggaran negara yang efisien dan tepat guna.