Banjarmasin, 17/9 - Dalam rangka memenuhi kebutuhan papan, sesuai dengan Visium 2030, fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang perumahan, adalah bagaimana mengatasi backlog rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Demikian sambutan Kepala Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (PIW) Kementerian PUPR, Thomas Setiabudi Aden, melalui konferensi video di Jakarta, pada pembukaan Pelatihan Pembiayaan Perumahan yang diselenggarakan di Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin, Rabu (17/9).
Selanjutnya Thomas mengatakan, perumahan dan permukiman merupakan permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan, dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.
Tantangan terbesar dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, adalah ketersediaan lahan, terutama di kota-kota besar, yang harganya sudah tidak terkendali. Permasalahan tersebut menjadi isu utama yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Karena itu dengan pelatihan Pembiayaan  Perumahan itu diharapkan bisa meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR dalam menjelaskan dan melaksanakan penyediaan perumahan dengan baik.
Metode pembelajaran pada pelatihan yang dijadwalkan berlangsung selama 10 hari (81 jam pelatihan) tersebut selain dilakukan dengan tatap muka juga dengan metode pembelajaran jarak jauh (konferensi video).
Materi pelatihan terdiri atas: Pengantar Penyediaan Perumahan; Pembinaan Teknis Penyediaan Perumahan; Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Perumahan; Pemrograman dan Penganggaran Pengembangan Perumahan; dan Pengelolaan Data dan Informasi Dalam Penyediaan Perumahan.

Tahun Pengembangan SDM
Dalam kesempatan yang sama, Thomas lebih lanjut mengemukakan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, setelah pembangunan infrastruktur, maka 2019 ini merupakan Tahun Pengembangan SDM. Dari lima visi Presiden, Pembangunan SDM berada pada urutan ke dua. Oleh karena itu diharapkan pada 2024 nanti Indonesia sudah menjadi birokrat kelas dunia setara dengan birokrat-birokrat negara lain. Karena itu di antara tugas-tugas BPSDM yang paling utama, adalah melaksanakan pengembangan SDM bidang PUPR, melaksanakan penilaian dan pengembangan kompetensi, sert melaksanakan dan mengembangkan jabatan fungsional.