Surabaya, 9 Desember 2022 –  Peningkatan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja diperlukan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas Jabatan Administrator. Hal tersebut menjadi tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). 

Para pejabat administrator harus dapat memimpin pelaksanaan yang direncanakan dengan efektif dan efisien. Maka pelatihan inipun telah dirancang untuk mencapai tujuan tersebut dengan empat agenda pembelajaran, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, serta aktualisasi kepemimpinan. 

Kepala BPSDM, Khalawi Abdul Hamid menyampaikan,“Pejabat Administrator dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, profesional dalam bekerja, mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu, serta bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” Menutup pidatonya, Khalawi menyampaikan pesan Menteri PUPR untuk dapat bersiap dengan tantangan pembangunan infrastruktur ke depan dan untuk berpikir out of the box dan berinovasi untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada publik.

Setelah menjalani 908 Jam Pelajaran (JP) yang berlangsung secara tatap muka dan daring di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya, lima diantara 28 orang peserta yang lulus berhasil meraih predikat peserta terbaik. Terbaik pertama diraih Galih Baskara Aji dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, terbaik kedua Vidi Ferdian dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, terbaik ketiga Prabandityo Triwibowo dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, terbaik keempat diraih Indra Kurniawan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, dan terbaik kelima diraih Fani Dhuha dari Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.

Menurut Vidi, pengetahuan yang dirasa paling bermanfaat dari PKA yaitu untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi harus dibentuk sistem kerja yang akuntabel, berbasis digital, melibatkan seluruh SDM, dan selalu dinamis untuk menjawab tantangan uang diberikan. “Selain itu, juga harus dimitigasi risiko yang akan timbul. Sehingga sasaran kinerja dapat dicapai sesuai rencana,” lanjutnya.