Makassar, 5 Oktober 2020 – Anggaran merupakan suatu amanah dari rakyat kepada pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan memenuhi kebutuhan rakyat. Untuk itu, bagi Kementerian PUPR, penyusunan anggaran kegiatan di kementerian harus diarahkan untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang akan mewujudkan aspirasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penggunaan anggaran pembangunan akan jauh lebih mudah untuk diimplementasikan bila perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan baik. Namun, dalam praktiknya sering kali penetapan anggaran menjadi sulit karena proses perencanaan anggaran selalu dinamis dan berubah-ubah sesuai keadaan dan tuntutan yang ada. Hal ini menjadi tantangan bagi para perencana anggaran.

Bagi Kementerian PUPR peran para petugas perencana anggaran sangat penting. Oleh karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan Anggaran bagi para petugas perencana anggaran untuk peningkatan kompetensi mereka. Selain itu, pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran di lingkungan kementerian.

Kepala BPSDM PUPR, Sugiyartanto dalam sambutannya melalui konferensi video dari Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2020 menyatakan, “Amanah yang diberikan kepada Kementerian PUPR sangat besar, mengingat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang saat ini semakin masif. Hal ini tentunya harus diikuti dengan penyusunan penganggaran yang sesuai dengan pedoman anggaran, didasari pemahaman tentang aset, penambahan aset, pencatatan aset, pertanggungjawaban penggunaan keuangan dengan penggunaan mata anggaran yang benar, dsb.”

“Dalam PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan anggaran ditekankan pada penerapan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui pendekatan money follows program, atau kebutuhan keuangan didasarkan akan kebutuhan program. Perencanaan program didasarkan kebutuhan dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, dalam penerapannya dilaksanakan dengan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial), sehingga diharapkan perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien,” tambah Sugiyartanto.

Dengan perencanaan anggaran yang efektif dan efisien, akan mendukung Kementerian PUPR dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan dalam pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, bermanfaat dan berkelanjutan. Sehingga hasil-hasil pembangunan infrastruktur dapat dinikmati secara lebih cepat dan merata oleh masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan memiliki kompetensi terkait penyusunan program dan anggaran tahunan, sehingga mampu mengolah data, menyusun program tahunan, serta menyinkronkan usulan program dengan program lainnya.

Pelatihan Perencanaan Anggaran yang difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah VIII Makassar ini, diikuti oleh 32 peserta yang merupakan ASN Kementerian PUPR. Pembelajaran dalam pelatihan dilaksanakan secara distance learning. Pelatihan akan berlangsung selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 5 s.d 14 Oktober 2020.